by

Lisapally Minta Gugus Tugas Sinergikan Program

KUPANG, Terasntt.com — Asisten I, Setda NTT yang juga Ketua Gugus Tugas Tingkat  Provinsi NTT, Yohana Lisapaly meminta staekholder yang tergabung dalam gugus tugas nensinergikan program dalam penanganan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Permintaan ini disampaikan ketika membukan kegiatan Forum Diskusi Group (FDG) gugus tugas Provinsi NTT yang digelar On Trakck Media bersama Lembaga Rumah Perempuan Kupang di Hotel Sottis, Senin (10/4/2017).

Kegiatan yang di Fasilitasi Dedy Manafe asal Fakultas Hukum Undana ini dihadiri staekholder terkait diantaranya Kemenkum HAM, Dinsos Provinsi NTT, Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Polda NTT, Abjati NTT dan  BP3A serta anggota Komisi V DPRD I NTT  Winston Rondo.

Pada  kesempatan tersebut Lisapally mengatakan, dalam rangka meningkatkan peran koordinasi dalam setiap tugas dan fungsi semua staekholder yang tergabung dalam gugus tugas dibutukan sinergitas program.

” Saya harap staekholder yang terabung dalam gugus tugas ini, meningkatkan sosialissai kepada masyatakat hingga tingkat paling bawa. Jika dari sisi penanganan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan kerja sama dan peran semua pihak,” kata Lisapaly.

Lisapaly mengakui, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran gugus tugas ini  tidak luput dari kritikan, namum  kritikan itu bagain dari masukan dalam memotivasi pelaksanaan tugas dan fungsi gugus tugas.

Sementara anggota DPRD Provinsi NTT, Winston Rondo dalam diskusi tersebut megatakan, bahwa penanganan tindak pidana  perdagangan orang ini, sesuai hasil diskusi peran gugus tugas dalam melaksana tugas dan fungsi masih terkendala pada dana.

Tentunya, lanjut Rondo yang perlu dilakukan para gugus tugas secara bersinergi agar mampu menyusun semua perencanaannya secara baik. Pasalnya berkaitan dengan anggaran penanganan tersebut sudah pernah diusulkan dan sempat juga dibicarakan bersama Sekda Pronvinsi.

Menurutnya, anggaran yang diusulkan cukup besar, namun Sekda mengatakan anggaran tersebut terlalu besar sehingga dirasionalisasikan hingga berdampak pada lemahnya perencanaan.

Oleh karena itu, lanjut Rondo, pelaksanaan diskusi ini kiranya Disnaker bersama gugus tugas dapat menyiapkan perencanaan yang baik agar melalui perencanaan tersebut dapat memperkuat dukungan anggaran nantinya.

Ia berharap hasil diskusi tersebut dapat dirancang dengan suatu perencanaan yang benar – benar memperkuat penanganan tindak pidana perdagangan orang di NTT secara baik. Dan melalui persiapan perencanaan melalui hasil diskusi ini kiranya menyepakati waktu yang tepat guna menggelar pertemuan  bersama komiso V DPR Provinsi NTT, sehingga menjadi tolak ukur bagi dewan dalam pengganggran yang akan diusulkan.

” Ya saya tentunya minta lebih cepat sehingga diperubahan ini dapat diusulkan,” kata Rondo.

Rondo menambahkan, dalam penanganan tersebut tidak semata-semata mewajibkan anggaran yang banyak, namun bagaimanan karya nyata melalui peran gugus tugas dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah ini.

Selama ini, lanjut Rondo, diketahui pengawasan masalah trafficking selama ini hanya fokus pada dua pintu, yakni pelabuhan laut dan udara. Namun dalam diskusi ini ternyata penjelasan Abjati NTT ada delapan pintu, sehingga perlu juga peran gugus tugas untuk lakukan pengamanan.

Sementara itu Dirsktris Rumah Perempuan Kupang, Libby Ratuarat mengatakan, diskusi yang dilakulan adalah bagian dari bagaimana peran gugus tugas yang sudah dibentuk selama ini dan juga ruang ini bisa dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman, juga proses penanganan serta koordinasi yang dibangun staekholder dalam gugus tugas.(raf)

Comment

Berita Terbaru