Home Daerah Lindungi Tenaga Kerja, Dewan Minta Pemkot Awasi PPTKIS

Lindungi Tenaga Kerja, Dewan Minta Pemkot Awasi PPTKIS

745
0
SHARE
Foto : Istimewa

KUPANG, Terasntt.com Perlindungan terhadap tenaga kerja pada berbagai perusahan maupun sebagai pembantu rumah tangga terus ditingkatkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, meminta dinas terkait tidak  neko – neko terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerjas Indonesia Swasta (PPTKIS).

” Hal ini harus dilakukan agar para tenaga kerja bisa merasa aman dan nyaman saat bekerja. Kami tentunya tidak menginginkan orang dari Kota Kupang yang pergi dan pulang untuk bekerja dari luar negeri dengan keadan tidak bernyawa. Maka itu pemerintah melalui instansi terkait harus lebih tegas agar penampatan tenaga kerja yang direkrut oleh PPTKIS bisa menjamin kenyamanan saat bekerja di luar negeri,” kata Wakil Ketua Komisi IV, Theodora Iwalde Taek, di Kantor DPRD setempat, Rabu (28/3/2017).

Menurutnya, Kupang merupakan Kota Transit bagi TKI sehingga perlu pengawasan diperketat agar menjadi contoh menjadi bagi daerah lain dalam hal pengiriman dan penempatan tenaga kerja keluar negeri.

Selain itu, kata Walde, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pemalsuan dokumen tenaga kerja.

” Hal ini tentunnya sebagai suatu langkah untuk mengantisipasi masalah human trafficking yakni adanya pemalsuan dokumen tenaga kerja dari daerah lain menjadi warga kota, dan sebagai langka antisipasi,” katanya.

Ia menuturkan, sesuai hasil kunjungan kerja ke Dinas Nakertrans Kota Mataram dan DPRD setempat ada hal positif yang cukup membanggakan dari etos kerja mereka yakni bagaimana keinginan  pemerintah setempat dalam memproteksi tenaga kerjanya ke luar negeri.

” Kita tau NTB dan NTT adalah lumbung TKI, namun Kota Mataram dan Kota Kupang hampir sama yakni hanya dijadikan kota transit bagi tenaga kerja. Untuk itu hal terpenting dari hasil kunjungan kerja dimana tatkala si tenaga kerja yang hendak dikirim terlebih dahulu digelar  pertemuan penandatangan kontrak kerja secara dilakukan trypartit yakni, PPTKIS, tenaga kerja yang direkrut serta pemerintah,” katanya.

Menurutnya hal seperti itu yang perlu diterapkan di Kota Kupang sebagai kota transit. Karena pemerintah kota Mataram sangat memperhatikan hak dan mewajiban dari tenaga kerja yang akan dikirim, sehingga dalam kontrak tersebut dibacakan sebelum ditandatangani.

Memang, Lanjutnya,  dalam pengiriman tenaga kerja di kota Mataran BLK terlebih dahulu memberikan pelatihan secara baik kepada tenaga kerja yang siap dikirim sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya. Untuk itu BLK di NTT yang sudah direvalitasi semua kegiatan dan program yang didanai melalui APBN, kiranya dapat memberikan pelatihan secara baik bagi tenaga kerja yang siap di kirim atau ditempatkan pada sebuh perusahan.

” Kami di DPR Kota hanya sebatas mendorong BLK agar menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja secara baik. Karena  semuanya kewenangan di provinsi,” katanya.

Ia berharap, hasil kunjungan kerja tersebut, akan dibicarakan dengan semua teman komisi IV agar bisa memberikan masukan kepada instansi teknis di Kota Kupang.(raf)

Berikan Komentar Anda.