Home Pendidikan Lemah, Kebijakan Politik Anggaran Bagi Kaum Perempuan

Lemah, Kebijakan Politik Anggaran Bagi Kaum Perempuan

805
0
SHARE
Foto : Herman Henuk

OELAMASI, Terasntt.com — Kebijakan Pemerintah dalam politik anggaran bagi kaum perempuan dinilai sangat lemah. Kadang tidak mengakomodir kepentingan kaum perempuan termasuk dalam soal pendidikan non formal.

Demikian dikatakan anggota Komisi X DPR RI, Jefry Riwoe Kore saat diskusi publik dalam rangkaian dialog dan lomba cerdas – cermat antar Kelompok Belajar Komunitas (KBK) dan Sekolah Perempuan (SP) desa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman kantor Yayasan Alfa Omega (YAO) di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, Sabtu (7/5/2016).

Riwoe Kore mengatakan, kebijakan politik anggaran Pemerintah Pusat (Pempus) masih sangat lemah sehingga perlu kerjasama dengan berbagai pihak agar biaya untuk pendidikan dapat terpenuhi.

” Kalau bicara kebijakan Pempus tentang politik anggaran pendidikan tentu belum sesuai harapan. Perlu kerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan. Dari Rp 50 triliun dana pendidikan yang di anggarkan dalam APBN tahun 2016 sektor pendidikan formal sebesar Rp 48 triliun atau 99 persen. Pendidikan in formal dan non formal hanya Rp 2 triliun atau 1 persen saja,” katanya.

Ia mengaku bangga terhadap niat kaum perempuan yang sudah terbentuk dalam KBK maupun SP lewat pendampingan YAO dan institut kapal Perempuan Jakarta yang dianggapnya sebagai sebuah modal dasar pendidikan yang sangat baik.
” Saya bangga dengan KBK dan SP yang berjalan lewat pendampingan YAO dan Kapal perempuan. Ini sebuah dasar pendidikan bagi kaum perempuan. Yang penting harus ada niat yang baik dulu dari hati mama – mama sekalian. Kalau ada niat pasti segala hal akan terwujud sebagi sebuah prestasi. Soal pendidkan perempuan tercapai maka pendidikan anak dan keluarga akan bisa berjalan. Begitu juga dengan hal sosial, ekonomi dan lainnya,” ujar Riwoe Kore.

Menurutnya, wujud perjuangan yang akan dilakukannya dengan meminta setiap KBK dan SP membuat proposal dan mengajukan kepada DPR RI. Dan pada saatnya nanti, Ia akan memperjuangkan lewat intervensi politiknya di komisi X DPR RI.

Hal senada juga di sampaikan ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo dan anggota DPRD Kabupaten Kupang, Soleman Dethan, tentang lemahnya kebijakan pemerintah soal poloitik anggaran pendidikan informal dan non formal.

Mereka mengusulkan agar ada gerakan bersama untuk terus mendukung pengembangan pendidikan non formal bagi kaum perempuan NTT, dan berharap lewat gerakan bersama tersebut akan menjadi kekuatan untuk mendorong kaum perempuan baik KBK dan SP mendapatkan pengakuan lewat pendidikan non formal dan bantuan pembiayaan kegiatan bagi pendidikan tersebut.

Sementara Kabid Pendidikan SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupanh, Robby Ndun menyatakan bahwa pendidikan yang dikembangkan kaum perempuan lewat KBK dan SP diakui pemerintah, asalkan memenuhi standart pendidilkan nasional.

Ia mengajak semua pihak untuk membangun kemitraan agar pendidikan non formal tetap berjalan sebagaimana mestinya.
” Undang – undang sistem pendidikan nasional dalam pasal 26, mengatur pendidikan bagi kaum perempuan, sedangkan dalam pasal 27 mengatakan penyelenggaraan pendidikan formal, in formal dan non formal di akui oleh negara asalkan memenuhi standart pendidikan nasional, dan untuk mengembangkannya kita butuh komitmen bersama dalam amanah sistem pendidikan nasional yaitu perluasan akses pendidikan bagi masyarakat, peningkatan pendidikan karakter atau budi pekerti, peningkatan pendidkan keluarga, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, subsidi biaya pendidikan serta meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, DPR, masyarakat dan pihak swasta serta kerjasama kita semua,” ujarnya.(her)

Berikan Komentar Anda.