by

Layanan Kearsipan Pemprov NTT Masuk Zona Merah

KUPANG, Terasntt.com — Survey Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009, Badan Arsip Daerah NTT masuk zona merah atau tingkat kepatuhan rendah. Hal ini berdasarkan hasil survei  Ombudsman RI tahun 2016.

Demikian disampaikan Kepala Perwakilan NTT Darius Beda Daton melalui Asisten Survey Kepatuhan, Yosua Karbeka yang ditemui Terasntt.com di Kantor Perwakilan Ombudsman setempat, Kamis (26/1/2017).

Penilaian kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, berimplikasi pada zonasi merah dengan kepatuhan rendah, zonasi kuning  dengan kepatuhan sedang dan zonasi hijau dengan kepatuhan tinggi.

” Pelayanan Kearsipan Badan Arsip  Daerah Pemprov NTT masuk zona merah dengan nilai 29,5 atau kepatuhan rendah terhadap standar pelayanan publik, dibandingkan dengan pelayanan kearsipan pada Pemkab TTU, yakni zona kuning dengan nilai 52,5,  Pemda Kota Kupang juga masuk zona kuning dengan nilai 78,5, Pemkab TTS masuk zona hijau dengan nilai 93,5 atau kepatuhan tinggi,” tegas Karbeka

Menurut Karbeka, penilaian kepatuhan dilakukan terhadap komponen standar pelayanan publik, seperti fasilitas sarana/prasarana pelayanan, prosedur pelayanan, produk pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, tarif pelayanan dan kompetensi petugas pemberi pelayanan.

” Kondisi gedung kantor Badan Arsip Daerah yang kurang memadai berpengaruh terhadap aktivitas pelayanan kearsipan. Fasilitas/sarana-prasarana memiliki korelasi terhadap pelayanan oleh karena hal tersebut merupakan salah satu komponen dalam standar pelayanan publik yang harus dipenuhi,” jelas Karbeka

Survey kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pada tahun 2016 dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersebar pada 5 (lima) Pemda di NTT, yakni Pemda Provinsi NTT, Kota Kupang, Kabupaten Kupang,  Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU. (raf)

Comment

Berita Terbaru