oleh

KPRI Karyakes Flotim Diduga Bermasalah

Adonara, teras-ntt.com — Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI ) Karyakes Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur diduga bermasalah. Pasalnya, koperasi yang bergerak di unit simpan pinjam tersebut, disinyalir melanggar undang-undang Koperasi nomor 17 tahun 2012 pasal 6 tentang prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka.

Namun manajemen  terkesan memaksa dengan mewajibkan semua tenaga kesehatan yang sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di rumah sakit maupun di semua puskesmas di kabupaten menjadi anggota termasuk bendahara dinas kesehatan setempat dan secara sepihak memotong uang gaji sebesar Rp 175.000 tiap bulan tanpa persetujuan anggota. 

Demikian diungkapkan salah satu Pegawai Negeri Sipil yang juga anggota unit koperasi KPRI Karyakes Puskesmas Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Amelia Imadi Saputri, S. Kep. Ns, saat dikonfirmasi teras-ntt.com di tempat kerjanya, Kamis (20/5/2021).

” Saya, bersama teman-teman pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Puskesmas Lambunga, sudah membuat surat pengunduran diri dari koperasi KPRI Karykes unit Hinga, dan meminta uang yang sudah dipotong dari awal saat  kami di masukan secara sepihak sampai hari ini agar dikembalikan. Karena Rp.175.000 per-bulan itu sangat berarti bagi kami untuk menghidupi keluarga, setiap bulannya,” kata Amelia. 

Rapat anggota KPRI Karyakes Flotim

Sementara Ketua Koperasi KPRI Karyakes Flores Timur, Gregorius Bato Koten S, Si, apl, saat dikonfirmasi wartawan, via pesan WhatsApp (WA), Kamis (20/5/2021) mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses pra RAT dan  belum ada keputusan terkait hal-hal yang diusulkan dari masing-masing unit. 

” Kalau mau konfirmasi terkait karykes tunggu selesai RAT tanggal 27 mei ini, karena saat ini masih proses pra RAT jadi belum ada keputusan terkait hal-hal yang diusulkan dari masing-masing unit. Setelah RAT baru ada keputusan  baru bisa konfirmasi ke saya terkait hal-hal yang mau di minta kepada saya. Karena sampai saat ini kami juga belum tahu terkait usulan dan masukan dari hasil pra RAT di tingkat unit. Jadi saya tidak mau memberikan informasi sebelum mengetahui secara jelas semua usulan dari unit. Mohon maaf kalau saya belum bisa melayani permintaannya sekarang. Tapi setelah RAT  saya akan layani,” tandasnya. (gl/tim)

Komentar