by

KPK Sulit Bidik Pidana Korupsi Money Politics di Pilkada

JAKARTA, Tearasntt.com – KPK tak bisa masuk ke urusan korupsi money politics dalam Pilkada. Salah satu soalnya, tidak ada penyelenggara negara.

“Kesulitannya yang saya katakan tadi bahwa KPK kan belum bisa masuk sektor swasta kalau bukan penyeleggara negara kan repot,” jelas Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Rabu (29/9/2016).

Lalu bagaimana dengan solusi dari KPK mencegah money politics?

“Ya nanti kita bicarakan,” tegas dia.

Pada Februari 2017 mendatang ada 101 daerah menggelar Pilkada. Mendagri Tjahjo Kumolo sudah mewanti-wanti soal money politics.
(detiknews.com/dra/dra)

Comment

Berita Terbaru