oleh

KPK Kaji Pasal ‘Obstruction of Justice’ Jerat Penyuap Nurhadi

KPK kaji pasal tentang perbuatan merintangi penangnanan perkara untuk jerat penyuap Nurhadi Abdurrachman (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, teras-ntt.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan pengenaan Pasal perbuatan merintangi penanganan perkara atau obstruction of justice terkait penangkapan terhadap Hiendra Soenjoto (HS), buronan penyuap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman.

Pasalnya dalam penangkapan di sebuah apartemen di BSD Tangerang Selatan, Kamis (29/10), tim penyidik KPK turut mengamankan dua orang lainnya yaitu LI selaku istri Hiendra dan seseorang berinisial VC yang merupakan rekan Hiendra.

“KPK akan mendalami lebih lanjut terkait penerapan Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini dengan akan memanggil dan memeriksa pihak-pihak lain,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Jumat (30/10).

Pasal 21 UU Tindak Pidana Korusi (Tipikor) menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Komentar

Berita Terbaru