Home Humaniora Konferensi Perempuan Timor Berlangsung di Belu

Konferensi Perempuan Timor Berlangsung di Belu

829
0
SHARE
Foto : Riflan Hayon

KUPANG, Terasntt.com — Konferensi Perempuan Timor agar berlangsung di Kabupaten Belu, pada tanggal 17 Oktober 2016. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Internasional Penghapusan Kemiskinan.

“ Konfrensi ini diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, BAKTI, Forum Pengadaan Layanan, bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan dukungan MAMPU. Sesuai rencana akan dibuka oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya didampingi Bupati Belu,Willybrodus Lay. Diskusi multi pihak bertujuan memetakkan dan mendiskusiakan jalan keluar terhadap masalah kemsikinan, khususnya kemiskinan perempuan di NTT,”kata Ketua panitia Konfrensi Lusia Palulungan kepada wartawan di Sekretariat Lembaga Rumah Perempuan Kupang, Jumat (14/10/2016).

Lusia menjelaskan, bahwa agenda hari pertama konferensi itu akan menghadirkan narasumber untuk memaparkan penanggulangan kemiskinan bagi perempuan dari berbagai latar belakang lembaga baik DPRD, Pemerintah baik tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/kota dan juga dari masyarakat sipil atau organisasi perempuan.

Sementara hari kedua, lanjutnya, komunitas juga akan berbicara soal pengamalan yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan yang berbasis perempuan yang nantinya tim akan merumuskan semua hasil konferensi yang sejak 17 – 18 Oktober tersebut.

” Semua hasil konferensi itu akan dirampungkan menjadi sebuah rekomendasi dengan tujuan agar penanggulangan kemiskinan yang berbasis kebutuhan masyarakat perempuan,” katanya.

Dari rekomendasi tersebut akan muncul apa yang sebaikanya dilakukan oleh DPRD, Pemerintah masyarakat sipil atau organisasi perempuan.

Sehingga diharapkan rekomendasi tersebut muncul dan masing – masing pihak akan melihat perannya masing-masing.

” Ya pastinya kami berharap melalui rekomendasi yang dilahirkan dari konfrensi tersebut bisa menambah perspektif kepada aparat negara maupun wakil rakyat untuk mereview kebijkan atau membuat kebijakan yang bisa merespon selama konfrensi itu berlangsung,” katanya.

Sementara itu Indriyati Suparno dari Komnas Perempuan mengatakan, kegiatan konfrensi perempuan Timor ini mengapa diselenggarakan secara besar – besaran di Kabupaten Belu dengan mengangkat isu kemiskinan, karena di data BPS situasi kemiskianan di NTT cukup tinggi, di mana sesuai data akhir dari statistic yang diabdet dari PKP tim penanggulangan kemiskinan, NTT masuk urutan ketiga kemiskinanan dari 10 provinsi termiskian di Indonesia tahun 2015. Ini artinya sangat relevan kalau berbicara mengungkap kemiskinan di NTT.

“ Sesuai data BPS Kabupaten Belu menunjukan di tahun 2014 jumlah penduduk miskin di NTT khsusunya di Kabupaten Belu mencapai 54 ribu jiwa dari total penduduk 201.734 jiwa atau sekitar 25 persen. Sehingga topik kemiskinan ini diangkat dengan berbasis di NTT, sebab kemiskinan ini berkait erat dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan, baik kemiskinan itu menjadi faktor perempuan rentang mengalami kekerasn maupun kekerasan terhadap perempuan menjadi dampak dari kemiskinan,” kata Indriyati.

Indriyati menyatakan, bahwa mengapa Belu menjadi tempat kegiatan konferensi, sebab Belu menjadi wilayah terluar dan berdekatan dengan negara perbatasan yang diyakini memiliki problema dan krakteriktis tersendiri dari provinsi lain yang menjadi perhatian tersendiri.

Apa lagi Belu merupakan wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste yang diketahui masih menyisahkan berbagai persoalan kerentangan perempuan yang menjadi korban, dan juga masih banyak kelompok masyarakat khususnya perempuan yang belum mendapat hak pemulihan paskah konflik yang terjadi, serta hak atas tanah, hak atas kehidupan dan lainya.

” Persoalan seperti ini yang menjadi perhatian kami. Kemiskinan yang terjadi di NTT khususnya di Belu dan kemudian dianalisis sehingga strategi apa yang akan dibuat. Apa lagi dalam kegiatan ini juga kami mengundang kepala Bappeda Provinsi NTT, guna bagaimana mengetahui respon negara untuk mengamati kemiskinan di NTT dan mengeluarkan NTT dari posisi urutan ke tiga kemiskinan dari 10 provinsi di Indonesia tersebut,” katanya.

Samsidar dari dewan pengarah nasional forum mengada layanan mengatakan mengatakanan bahwa berbicara soal kemiskinan tentunya akan dilihat secara luas. Karena kemiskinan ini bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi ,tetapi akses terhadap informasi maupun layanan pembangunan yang berkelanjutan bisa didapat sesuai dengan kebutuhan.

“Soal kemiskinan sangat kompleks, untuk itu forum pengada layanan yang ada di NTT disport oleh MAMPU. Ada empat lembagan, Rumah Perempuan, Sanggar Suara Perempuan di SoE, Truk F di Maumere dan Yabiku yang mendampingi perempuan miskin dalam mengakses informasi untuk ditangani. Saat melapor harus menempu jarak yang jauh, pada hal mereka juga sebagai buruh harian. Ini sebuah pembelajaran yang menjadi perhatian pemerintah,”kata Samsidar.

Sedangkan Direksi Lembaga Rumah Perempuan Kupang, Libby Sinlaeloe mengatakan, melalui konfernesi ini guna forum pengada layanan ini dalam penangulangan kemiskinan yang cukup kompleks ini bisa diketahui dan saling berkoordinasi.

“ Secara data penanganan kasus kekerasan terhadap perempua oleh Lembaga Rumah Perempuan selama enam bulan di 2016 sebanyak 134 kasus. Sehingga ini juga menjadi perhatian pemerintah nantinya,” kata Libby.(rif).

Berikan Komentar Anda.