Home Politik Komisi V DPRD NTT Minta Dana covid-19 Ditambah

Komisi V DPRD NTT Minta Dana covid-19 Ditambah

140
0
SHARE

Komisi V DPRD NTT rapat bersama Dinkes NTT, Manajemen RSUD WZ. Johannes dan Kanan Keuangan Setda NTT, Senin (8/6/2020)

Kupang, teras-ntt.com — Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesejahteraan menilai anggaran penanganan covid-19 Pemprov NTT sebesar Rp 100 miliar itu terlalu sedikit. Mereka meminta Dinas Kesehatan NTT menambahkan lagi dana tersebut agar lebih maksimal dan tuntas dalam penanganan.

Sikap Komisi V disampaikan ketua Yunus Takandewa, Wakil Ketua Muhammad Ansor, Kristien Samiyati Pati dan Sekretaris Komisi Yohanes Rumat serta anggota dr. Christian Widodo, An Kolin, Yan Piters dan Buce Lioe dalam rapat bersama mitra Dinas Kesehatan dan Manajemen RSUD WZ. Johannes Kupang yang dihadiri pula Kaban Keuangan Setda Provinsi NTT di ruang sidang Kelimutu DPRD NTT, Senin (9/6/2020).

Komisi V menyoroti adanya pemotongan sejumlah anggaran penanganan covid-19 oleh Pemerintah Provinsi NTT yang dikuatirkan akan berpengaruh pada kinerja petugas di lapangan. Dan kurangnya pendistribusian APD pada pihak rumah sakit dan puskesmas serta rapid test.

” Menurut saya dana penanganan covid-19 sebesar Rp 100 miliar itu terlalu kecil dan kami minta Kadis Kesehatan untuk menambahkan lagi. Juga harga rapid test pada beberapa rumah sakit sangat mahal sehingga perlu disikapi pemerintah memperbanyak rapid test terutama untuk massal,” kata Ansor.

Sementara Yunus Takandewa mengingatkan kepada Dinkes dan Manajemen RSUD Kupang agar memperhatikan APD bagi tenaga kesehatan serta insentif bagi tenaga kesehatan dan sopir ambulance.

” Kami meminta Kaban anggaran agar mempertimbangkan dana yang disiapkan Rp 100 miliar agar ditambah lagi. Juga soal pemotongan anggaran pengadaan ambulance untuk penanganan covid. Mata anggaran untuk Ambulance ini tidak boleh di pending karena ini sangat penting,” katanya.

Demikian juga hal senada disampaikan, dr. Christian Widodo, An Kolin, Yan Piters dan Buce Lioe yang meminta agar pihak Dinkes dan gugu tugas memperhatikan protokol kesehatan pada rumah ibadah harus di perhatikan jika kembali di buka.

” Saya juga minta Dinkes agar memperhatikan tenaga ahli dan yang digunakan harus ada dokter spesialis. juga soal kekurangan APD pada tatanan puskesmas. Dan juga saya minta agar di sektor pendidikan anak – anak tetap belajar dari rumah karena sulit untuk dikontrol,” kata Widodo.

Pemahaman tentang new normal oleh masyarakat berbeda – beda, untuk itu perlu ada kampenye untuk new normal atau kembali pada tatanan kehidupan baru sehingga masyarakat tidak berpikir, bahwa semua sudah kembali normal.

” Ini juga perlu dipikirkan agar bisa mengedukasi masyarakat untuk menjalankan tatanan kehidupan baru dengan pola hidup sehat,” tandasnya.

” Saya juga sangat setujuh dengan penambahan rapid test secara massal. Terutama di tempat umum seperti pasar dan juga rumah – rumah ibadah. Biaya rapid test saat ini sangat tinggi sehingga ini menjadi perhatian kita bersama. Kami juga sangat setujuh dengan penambahan APD di RSUD Kupang dan juga perlu mempertimbangkan insetif pihak – pihak yang terlibat penanganan covid-19,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur RSUD Kupang, drg.Mindo Sinaga mengatakan, bahwa RSUD Kupang ditetapkan sebagai rumah sakit rujuhkan bersama RSUD TC. Hitler Maumere dan RSUD Komodo di Labuan Bajo.

” Memang yang lebih banyak disoroti adalah distribusi APD. Memamng banyak bantuan yang diterima RSUD Kupang, namun untuk mendistribusikannya melalui satu pintu. Dan yang paling kita butuhkan juga adalah loundri yang juga sudah kami ajuhkan,” tandasnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa terkait dengan pasien ODP dan PDP jika meninggal dunia akan dikuburkan sesuai protokol kesehatan.

” Jika setelah di kuburkan dan hasil swabnya ternyata negatif, kita tidak bisa berbuat banyak karena yang terjadi dan kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan,” tegasnya.

Sementara Kadis Kesehatan NTT, drg.Domi Mere mengayakan, bahwa
pemberlakuan new normal dengan korelasi anggaran, tidak bs dipastikan.

” Soal realisasi anggaran hingga saat ini sebesar Rp 30 Miliar dari pagu anggaran Rp 57 Milar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, bahwa terkait dengan APD pada rumah – rumah ibadah juga menjadi perhatian dinas ketika dibuka kembali.

” Khusus untuk insentif sudah disampaikan kepada masing – masing daerah agar memperhatikannya untuk kesejahteraan para medis,” tandasnya.

Komisi V DPRD NTT rapat bersama Dinkes NTT, Manajemen RSUD WZ. Johannes dan Kanan Keuangan Setda NTT, Senin (8/6/2020)

Sedangkan rapid test massal, lanjut Domi akan diprioritaskan pada daerah yang pasiennya lebih banyak terpapar. Demikian juga soal pendropingan APD yang hingga saat ini sudah berlangsung sebanyak 9 kali pada masing – masing daerah.

Terkait pemotongan anggaran, Kaban Keuangan Setda NTT, Endang menjelaskan, bahwa pemotongan anggaran itu datangnya dari Pemerintah Pusat.

” Dana stanting dan gizi buruk tidak potong dan semua penanganan serta upaya penurunan stanting terus berjalan. Yang dipotong adalah perjalanan dinas, sehingga untuk mengontrol penanganan stanting dan gizi buruk dengan metode daring. Teman – teman di dinas selalu membangun komunikasi dengan teman – teman di Puskesmas untuk penanganannya. Dan dana ambulance yang dipotong khusus bagi lima destinasi saja,” ujarnya.(m45)

Berikan Komentar Anda.