by

Komisi IX Dukung Pembangunan BLK NTT

KUPANG, Terasntt.com — Komisi IX DPR RI siap mendukung Pemerintah Provinsi NTT membangun Balai Latihan Kerja (BLK) bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selama ini pelatihan bagi TKI diberikan oleh Perusahaan perekrut di luar NTT.

” Kami berharap NTT bisa memiliki BLK sendiri. Selama ini, pelatihan bagi TKI dilakukan oleh perusahaan – perusahaan perekrut di daerah Jawa. Pemerintah Daerah sering kecolongan, karena para calo (tekong)  juga memanipulasi kelengkapan administrasi para TKI inprosedural asal NTT,” kata Wakil Gubenur NTT, Benny Litelnoni saat beraudiens dengan 12 anggota Komisi IX DPR RI di ruang Rapat Sekretaris Daerah NTT, Selasa (6/12/2016) pagi.

Pernyataan mantan Wakil Bupati  Timor Tengah Selatan (TTS) itu, langsung mendapatkan respon positif anggota dan Ketua Komisi IX DPR RI.

Mereka menyatakan siap mendukung usulan itu dan mendorong Pemerintah Pusat untuk mewujudkan harapan masyarakat NTT.

” Kami sangat mendukung kehadiran lembaga pendidikan vokasional (BLK) sendiri, untuk NTT. Kami akan mendorong, mengawal hal ini, untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama kementrian terkait. Saya berharap, BPJS ketenagakerjaan juga bisa berpartisipasi, mendukung upaya ini,” ujar Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, sembari menjelaskan beberapa poin krusial, yang telah dibahas dalam Rancangan Undang – Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN).

Secara teknis Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Bruno Kupok menyebutkan tiga faktor penyebab, mencuatnya persoalan ketenagaakerjaan di NTT.

Kualitas tenaga kerja NTT yang mayoritas bekerja di sektor jasa, juga menjadi bahasan bersama.

” Identifikasi kami, tiga persoalan tenaga kerja inprosedural asal NTT adalah minimnya kesempatan kerja, rekrutmen dan pengupahan,” kata Bruno sambil menjelaskan langkah -langkah yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi NTT, sesuai kewenangannya.

Disebutkan bahwa, untuk meminimalisir persoalan TKI inprosedural, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas), pada tanggal 1 Juli 2016 lalu.

” Beranggotakan instansi terkait, hingga Oktober 2016, berhasil digagalkan pengiriman 454 orang TKI inprosedural. Mereka kita bina, kembalikan ke daerah dan bantu pengurusan ijin kerja yang dipersyaratkan” demikian jelasnya, selain menyebut Unit Pelayanan Perijinan Satu Pintu, sebagai jalan keluar dari sulitnya proses pengurusan ijin.

Disadari bahwa persoalan Human Trafikcing turut menjadi perhatian bersama. Rendahnya kualitas pendidikan dan ketrampilan TKI,  kelihaian para calo dan perusahaan perekrut, lemahnya pengawasan dengan kondisi topografi kepulauan turut berkontribusi dalam permasalahan TKI dari NTT.

Hadir pada kesempatan itu H. Syamsul Bachri dari Fraksi Golkar, Hj. Ermalena MHS dari Fraksi PPP, H. Zulfikar Achmad dari Fraksi Demokrat, Imam Suroso, Fraksi PDI-P, Charles J. Mesang dari Fraksi Golkar, Betti Shadiq Pasadigoe Fraksi Golkar, H Jhon Kenedi Aziz,  Fraksi Golkar, Hj. Siti Sarwinda, Fraksi PAN, Hj. Siti Masrifah Fraksi PKB. Sementara Eko Riswanto dan Rudiyanto dari Sekretariat Komisi IX, Tenaga Ahli Komisi IX Hasan Basri, Dwi Ayu Lestari dari TV Parlemen DPR-RI , Direktur Jaminan Sosial Tenga Kerja Wahyu Widodo dari Kementerian Tenaga Kerja, Direktur Perencanaan dan TI BPJS tenaga kerja Sumarjono dan Pengawas  Rekson Silaban, serta perwakilan dari instansi terkait, di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.(*/mas)

Comment

Berita Terbaru