Home Politik Komisi I DPRD NTT Pantau Persiapan Pilkada TTU

Komisi I DPRD NTT Pantau Persiapan Pilkada TTU

106
0
SHARE

Komisi I DPRD NTT KPU TTU, Kamis  16/1/2020 

Kupang, terasntt.com — Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kamis (16/1/2020) salah satu agenda Komisi I DPRD NTT mengecek dan memantau persiapan Pilkada setempat. TTU termasuk 9 kabupaten yabg melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020.

Kunjungan kerja Komisi I ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan ke KPU Provinsi NTT tabggal ,13/1/2020 lalu. Yang mana Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, mengungkapkan besaran anggaran Pilkada di 9 Kabupaten sebesar Rp189.782.324.450.
Masing – masing Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp. 29.716.500.000, Manggarai Barat Rp. 26.314.613.000, TTU: Rp 25.000.000.000, Ngada Rp. 22.062.177.000, Sumba Barat Rp 19.989.034.450, Manggarai Rp 19.000.000.000, Belu Rp18.000.000.000, Sabu Rp.15.000.000.000 dan Malaka Rp. 14.700.000.000

Ketua Komisi I, Gabriel Beri Binna, mengatakan, bahwa Pilkada yang berlangsung di 9 kabuapten dianggap sangat penting, oleh sebab itu sangat diharapkan informasi dari KPU TTU terkait dengan konsolidasi dengan pihak terkait.

“ Saya berharap perkembangan data pemilih dan basis data kependudukan dapat disampaikan kepada kami, bagaimana proyeksinya? Kita masih menggunakan KTP Elektronik, jadi pasti datanya masih harus ditata lebih baik lagi, seandainya data basis pemilih kita sudah berbasiskan biometrik seperti Afganistan yang dalam kondisi porakporanda saja bisa diterpkan dan pastinya lebih baik lagi” ungkap Beri Binna.

Pada kesempatan yang sama ketua KPU TTU, Paulinus Lape Feka menyampaikan, bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah – langkah dan tahapan – tahapan persiapan Pilkada, baik sosialisasi di sejumlah titik sampai tahapan prekrutan panitia Adhoc yang dilaksanakn pada tgl 17 Januari 2020 .

” Terkait data pemilih, kami sudah berusaha untuk melakukan pembersihan terhadap data yang tidak valid, pengalaman di KPU, ada kesulitan terkait pendataan, yaitu penduduk yang pindah domisili harusnya dilengkapi administasi kepindahan, ada masyarakat yang mungkin sudah merantau ke Kalimatan, Malaysia, tidak melengkapi dokumen kepindahan domisili, sehingga masih diakomodir oleh KPU dan menjadi kendala pada saat Pilkada. Kami berharap ini menjadi masukan bagi Komisi I, karena memang ini yang sering kami hadapi dan mungkin menjadi masalah umum dibanyak tempat di seluruh NTT,” ungkap Paulinus.

Sementara anggota Komisi I Anselmus Tallo juga mendukung pendapat ketya KPU terkait Pilkada 2020 ini.

Menurutnya yang paling krusial adalah DP4, yang pada pelaksanaannya memang menuai permasalahan, Ia juga menyampaikan, bahwa sistem pemilihan sekarang, dengan 430 TPS, PPK ada 24 kecamatan, dengan 171 ribu lebih pemilih harus ditata sebaik mungkin. Ada kelurahan yang mungkin sulit terjangkau dengan telkomsel, diharapkan agar dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga pada titik yang tidak ada sinyal, ketua TPS-nya dapat didukung dengan jaringan internet dan HP Android.

Kembali Paulinus menyampaikan, bahwa ada 3 kecamatan yang masuk dalam blank spot atau titik yang tidak terjangkau telkomsel, sehingga masih mencari jalan keluar untuk mengatasinya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Jonas Salean menyampaikan sejumlah proses teknis yang akan diterapkan pada proses Pilkada 2020, dalam tahapan simulasi yang disampaikan KPU RI, prosesny akan dilakukan secaea online (E-Rekap) dengan memotret C1 pleno pada saat perhitungan suara.

“ Saya khawatir kalau sengketa harus bawa surat suara lagi. Sekarang calon pegang hanya C1 plano, Kemudian calon pegang apa
Di kota, C1 saja bisa ada tipu – tipu, apalagi difoto. Bagaimana lagi dengan C1 plano ini. Apalagi terkait partai-prtai kecil, yang tidak ada saksi, di kota saja suara partai kecil dapat dialihkan, Kalau E-Rekap, hanya C1 plano yang dipakai, maka apabila terjadi sengketa, kita harus bawa surat suara, dipikul dan dibawah ke Pusat untuk menguatkan C1 plano tesebut.
Sistem ini, apa daerah seperti TTU dapat dicover. Sedangkan di kota saja masih banyak titik yang tidak terjangkau telkomsel, apalagi TTU
,,” kata Jonas

Anggota komisi lain , Lodovikus Taolin, juga mengingatkan@ bahwa Kantor KPU TTU pernah terbakar, tolong diperhatikan kedepannya agar jangan sampai terjadi lagi.

Ia mengharapkan agar ada tindakan preventif untuk mengurangi potensi – potensi yang menjadi penghambat pelaksanaan pilkada 2020 di TTU.

Diakhir pertemuan itu, KPU TTU, mengharapkan agar Pilkada TTU 2020 ini dapat membuahkan hasil Pilkada yang bersih dan berkualitas. Kedepannya diharapkan semoga pemilih kita dapat berbasis biometrik sehingga semakin lebih baik.(*/m45)

Berikan Komentar Anda.