by

Kobes : Program GSC Diperpanjang hingga Akhir Tahun

Kefamenanu,  Terasntt. com — Persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah tingginya angka mortalitas balita, serta rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan dasar dan menengah pertama anak – anak dalam rumah tangga miskin. Kedua fakta ini merupakan isu krusial yang sangat berpotensi menghambat upaya penanggulanan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengatasi kondisi ini, perlu adanya upaya sistematis yang didesain sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan meluncurkan dan Progaram Generasi Sehat dan Cerdas (GSC).

” Program ini sangat bagus sehingga dilerpanjang hingga akhir tahun 2018,” kata
Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Aloysius Kobes dalam sambutannya pada Kegiatan Workshop GSC tingkat Kecamatan Kota Kefamenanu, Rabu (27/12/2017).

Ia mengatakan Program GSC merupakan Program pemerintah yang fokus pada masalah kesehatan dan pendidikan dan bertujuan meningkatkan kualitas layanan masyarakat terutama ibu dan anak.

“Program GSC, merupakan Program pemerintah yang berfokus pada penanggulangan masalah di bidang kesehatan dan pendidikan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan serta menggerakkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak serta pendidikan dasar dan menengah pertama,”ungkap Kobes.

Lanjut Kobes, “GSC dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur Program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan Program GSC telah banyak memberikan dampak positif terhadap pengarusutamaan pelayanan sosial dasar dalam proses pembangunan. Ada banyak praktek cerdas pemberdayaan masyarakat hasil Program GSC yang bisa direplikasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Walau demikian, Program GSC belum cukup mempengaruhi dan merangkul Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyedia layanan. Padahal keberhasilan program sangat ditentukan oleh adanya dukungan, kerjasama dan sinergitas yang baik antara pelaku Program dan OPD penyedia layanan”.

Menurut Kobes, program tersebut bertujuan mendorong masyarakat dan para pemangku kebijakan di tingkat kelurahan dan antar kelurahan untuk secara lebih luas memahami dan mendukung pengarus-utamaan pelayanan sosial dasar.  Dan forum Workshop sudah dapat merancang sebuah Rencana Aksi Daerah terkait  pelayanan sosial dasar yang terukur, berkelanjutan dan selaras dengan RPJMD kabupaten Timor tengah Utara 2016 – 2021.

Kobes juga menyatakan pemerintah telah mengambil kebijakan memperpanjang pelaksanaan Program GSC utnuk mendukung strategi nasional pencegahan penanganan stunting.

“Dengan berbagai pertimbangan dan kajian, Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memperpanjang pelaksanaan Program GSC hingga 31 Desember 2018 untuk mendukung startegi nasional pencegahan penanganan stunting. Kebijakan perpanjangan ini, harus dimanfaatkan oleh OPD penyedia layanan kebutuhan sosial dasar dan pemerintah desa non lokasi GSC untuk mempelajari berbagai praktek cerdas GSC mereplikasinya sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan APBDes,” katanya.

Workshop ini menghadirkan narasumber, Maria Ermalinda Kono dari Bapelitbang TTU, Yustina Muti dari DPMD TTU, Agustinus Y Uskenat dari Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil TTU, Boi Salasa selaku Direktur PDAM Tirta Kencana Kefamenanu dan Yonas Tameon, Camat Kota Kefamenanu.

Ermalinda Kono memaparkan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pengarus-utamaan PSD. Dijelaskannya bahwa agenda pembangunan Daerah TTU periode 2016 -2021 terdiri dari 3, yaitu agenda Utama / strategis, agenda khusus dan agenda penunjang. Dalam agenda utama diprioritas 4 hal antara lain, Pengembangan Pertanian, Pengembangan pendidikan yang diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas Pendidikan,  Pengembangan Kesehatan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas Kesehatan dan Pengembangan Koperasi dan UKM.

Dari DPMD TTU, Yustina Muti menyampaikan adanya alokasi untuk insentif para kader posyandu khusus untuk 200 kader dari kecamatan Kota.  Dan Agustinus Y Uskenat kabid PIAPPD dari Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menguraikan tentang pelayanan E-KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Nikah, Kartu Keluarga dan ditegaskan dalam pengurusan semua akte tersebut tidak ada pungutan biaya alias gratis. Dan untuk E-KTP terbitan 2011 selama tidak ada perubahan data, maka masa aktifnya berlaku seumur hidup.
Sementara Direktur PDAM Tirta Cendana Kefamenanu, Boi Salasa, mengutarakan pada tahun 2018 akan dilayani pemasangan pipa air dan meteran baru bagi 7.000 pelanggan,  dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi sumber –sumber air warga seperti sumur bor dan sumur gali.
Dan sebagai tuan rumah, Camat Kota Yonas Tameon menyatakan dana monitoring kader posyandu terkait memonitor angka kematian Ibu melahirkan dan anak di Kecamatan Kota agar ditiadakan dengan adanya dana operasional bagi LPMK.

Hadir dalam Lokakarya Kemitraan ini, Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Para Lurah, Sekretaris Lurah, Ketua LPMPK, Pengurus PKK Kelurahan dan Kecamatan, Para Kader Posyandu, KPMD, TPMD, Perwakilan UPK, Perwakilan BKAD, Faskab GSC TTU, Yorge A.Nope dan Faskeu GSC, Ibu Scolastika, serta sejumlah tokoh masyakarat. Kegiatan diakhiri dengan Penandatanganan Rencana Aksi Bersama dari unsur Pemerintah Kelurahan, Para Pimpinan OPD dan disahkan oleh Camat Kota Kefamenanu, pada pukul 17.00 Wita. (dit)

Comment

Berita Terbaru