oleh

Ketua DPRD Kota Mestinya Jalani Fungsi Legislatif Bukan Politisasi Isu Sara

Kupang, teras-ntt.com — Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos. lewat video yang berdurasi 1,05 menit beredar luas diduga bermuatan SARA hingga menuai polemik di kalangan pemerhati kerukunan antar umat beragama. Forum Komunikasi Antar Pemuda Kota Kupang (Forkon Muda) peduli akan kerukunan antar sesama anak bangsa tanpa sekat perbedaan ras, etnik, agama, apapun dalam berbangsa dan bernegara menyangkan sikap wakil rakyat seperti ini.

Juru Bicara Forkon Muda Kota Kupang, Emanuel Seto Rengga kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kamis (3/6/2021) mengatakan bahwa semestinya Ketua DPRD Kota lebih fokus menjalankan fungsi legislatif bukannya hal hal yang tidak substansi apalagi politisasi isu Sara. 

Selain itu, pernyataan yang diduga  berbau sara yang disampaikannya sudah menjadi konsumsi publik,hingga proses pengawalan terus berlanjut dan mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan tindakan secara hukum agar tidak berdampak pada perpecahan toleransi masyarakat beragama. 

Sebab, menurutnya bukan secara pribadi seorang Yeskiel Loudoe-nya, namun peran dan fungsinya selaku Ketua DPRD Kota Kupang, sebagaimana dipertegaskan dalam pernyataan yang beredar pada video itu.

“Secara pribadinya akan kami maafkan entah kekhilafan atau kesengajaan sikap pernyataan beliau selaku Ketua DPRD Kota Kupang. Dan tentunya ada pernyataan sikap dari kami dalam menjunjung tinggi nilai persatuan umat beragama yang mana sejauh ini sangat dijaga nilai toleransinya. Dan perlu diketahui bahwa  pernyataan rekaman tersebut menjadi polemik karena sebenarnya beliau seorang pejabat apalagi Ketua DPRD Kota Kupang yang tidak sepantasnya membangun edukasi politik secara ras, hingga lupa akan peran dan fungsi secara legislatif, pengawasan dan budget,”tegas Eman. 

Eman menyatakan,  bahwa secepatnya ada sanksi tegas atau sikap dari partai PDIP terhadap kadernya, entah dipecat ataupun  diturunkan dari  jabatannya. Hal itu dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap masyarakat atau kadernya.

“Herannya, sudah dua periode beliau menjadi anggota DPRD,  hingga menduduki jabatan tertinggi  saat ini yakni menjadi Ketua. Tidak mungkin beliau kurang memahami tentang SARA sebagaimana yang disampaikannya tersebut sangat terkesan bersifat politisasi. Dan sejauh ini  tidak ada  tindak tegas dari Ketua DPD PDIP NTT terhadap  pernyataan kadernya  yang mencederai toleransi tersebut,” tuturnya. 

Koordinator forkon Kota Kupang, Eman

Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa menjaga kerukunan antar umat beragama secara budaya turun temurun sejak dahulu, sudah membudaya dan tentunya perlu dirawat agar mengikat toleransi kenyamanan masyarakat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang  selama ini dipandang kota Kupang sebagai Nusa toleransi terindah.  

” Banyak suku dan etnis yang datang dari berbagai wilayah di NTT yang berdomisili di Kota kupang. Karena itu, keyakinan secara beragama sangat dipahami oleh masyarakat dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang mana telah dipersatukan oleh Tuhan melalui agama masing-masing,”ujarnya. 

Selain itu, ia juga meminta kepada pihak Kepolisian Resort Kota Kupang agar bekerja secara profesional dalam mengusut tuntas dugaan Sara  yang telah dilaporkan pihaknya ke Polresta.

“Sesuai isi surat, sebuah konten video rekaman melalui WhatsApp, facebook  maupun media sosial lainnya berisi ujaran kebencian yang bermuatan Sara yang beredar viral pada tanggal 29 mei 2021 mengganggu kohesivitas golongan warga Kota Kupang yang heterogen dan toleran. Karena itu Polresta harus berani usut sampai tuntas,” tandasnya. (ran)

Komentar