by

Ketua APJATI NTT: Proses Pengiriman Yufrida Selan Ilegal

SOE, Terasntt.co — Ketua Asosiasi Perusahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTT Ir. Abraham Paul Liyanto menegaskan, bahwa proses pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) atas nama Yufrida Selan ke Malaysia secara ilegal. Berdasarkan perjanjian G to G sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 tahun 2004 tidak bisa memproses hukum orang yang diduga mengakibatkan Yufrida Selan meninggal dunia.

Demikian kata, kata Paul Liyanto yang juga, anggota DPD asal NTT ini, saat ditemui di SoE, Selasa (27/7/2016).

Menurutnya, hukum Internasional pun tidak bisa memproses kasus kematian Yufrida Selan karena kelemahan pada keabasahan dokumen pengiriman Yufrida Selan ke Malaysia oleh perusahaan yang kemungkinan juga perusahaan ilegal.

Ditegaskannya, Presiden sekalipun tidak bisa memperjuangkan untuk mengungkapkan kasus kematian Yufrida karena dokumen pengiriman Yufridanya ilegal, dan Indonesia tidak bisa mengintervensi hukum hukum Malaysia.

” Presiden sekalipun tidak bisa turun tangan untuk kasus Yufrida Selan karena dokumennya ilegal,” tegas Ketua APJATI NTT.

Kasus Yufrida Selan, demikian Paul Liyanto sangat sulit untuk diungkap karena proses pengirimannya saat itu secara ilegal.

” Kasus Yufrida sulit untuk kita uangkap. Kita hanya bisa prihatin dan ini juga bagian dari pembelajaran agar ke depan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah (legal),” tegas Liyanto.

Menurutnya, yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia adalah mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap oknum-oknum pengirim baik dari aparat desa, dinas nakertrans ataupun oknum kepolisian yang diduga ikut bermain dalam pengiriman Yufrida secara ilegal.

” Tangkap dan proses hukum oknum-oknum yang terlibat dalam proses pengiriman korban secara ilegal,” tegasnya.

Demikian juga, Ia berjanji akan menemui Kapolda NTT untuk menanyakan penyelidikan human trafficing dengan korban Yufrida Selan.

” Besok yang akan menemui Kapolda untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus Yufrida ini. Karena ada beberapa oknum yang terlibat dalam proses pengiriman Yufrida sampai ke Malaysia,”katanya.

Kepada pemerintah Kabupaten TTS mulai dari aparat desa sampai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Liyanto menegaskan agar tidak mempersulit proses pembuatan dokumen terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP), jika proses pengurusan dokumen dipersulit bahkan berbulan-bulan maka para calon TKI/TKW akan memilih jalur yang tidak resmi.

” Berbeda dengan kasus yang dialami Nirmala Bonat. Nirmala punya dokumen yang resmi dan semuanya legal, sehingga pada waktu ada persoalan kita gampang untuk berjuang. Kalau Yufrida Selan tentu tidak bisa, Presiden turun tangan sekalipun tetap bisa,” ungkapnya.

Liyanto, meminta agar masyarakat ingin bekerja ke luar neger supaya mengurus semua dokumen yang resmi dan melalui perusahaan yang resmi pula.

” Saya minta, agar warga kita yang hendak bekerja ke luar negeri baik TKI/TKW, harus memiliki dokumen yang sah dan legal serta melalui perusahaan pengiriman tenaga kerja yang resmi,”pinta Liyaton.(pol)

Comment

Berita Terbaru