Home Daerah Kepala Daerah Wajib Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

Kepala Daerah Wajib Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

1040
0
SHARE
Foto : Rafael L. Pura

KUPANG, Terasntt.com — Setiap kepala daerah diwajibkan melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman atas laporan atau pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik. Hal tersebut sebagaimana perintah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian disampaikan Asisten Ombudsman Perwakilan NTT Ola Mangu Kanisius dalam Media Gathering yang diselenggarakan di Swiss-Berlinn Kristal Kupang, Jumat (18/8/2017).

” Daya awas Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemda diperkuat, yakni rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman wajib dilaksanakan oleh kepala daerah. Bagi yang tidak melaksanakan dikenakan sanksi berupa pembinaan khusus oleh Kementerian dan tugas kewenangan dijalankan oleh wakil kepala daerah. Itu norma imperatif dalam pasal 351 UU 23/2014, tinggal menunggu PP pelaksanaannya,” tegas Ola Mangu

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam penanganan laporan masyarkat Ombudsman mengutamakan pendekatan persuasif dalam setiap tahapan sampai pada pengeluaran rekomendasi.

Selama ini, Kata Ola Mangu, Ombudsman belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk penyelenggarakan pelayanan publik di NTT, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan dalam penanganan laporan dapat dikeluarkan rekomendasi bagi penyelenggara pelayanan publik.

Acara temu bersama media tersebut dipaparkan kegiatan penanganan laporan dan pencegahan maladministrasi selama semester I tahun 2017 serta mendengar masukan dari pers dalam rangka inisiasi pembentukan jejaring Ombudsman.

Demikian juga Asisten Ombudsman NTT, Yosua Karbeka dalam paparan tentang program pencegahan menjelaskan, bahwa pembentukan jejaring sangat penting untuk sinergisitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pembentukan jejaring tersebut akan melalui beberapa tahapan.

” Tahapan pembentukan jejaring diawali dengan sosialisasi, TOT sebanyak 3 tahapan dan deklarasi pembentukan Sahabat Ombudsman. Setelah jejaring Sahabat Ombudsman terbentuk akan dilakukan komunikasi yang intensif dalam pengawasan penyelengaraan pelayanan publik di NTT,” katanya.

Penyelesaian laporan masyarakat selama semester I tahun 2017, sebanyak 320 laporan didominasi oleh keluhan pelayanan kepolisian, adminduk, pertanahan, pendidikan, kesehatan dan kepegawaian. Sebanyak 200 laporan telah diselesaikan dan sisanya masih dalam tahapan pemeriksaan. (rafael l pura)

Berikan Komentar Anda.