oleh

Kemenangan Erik Rede Menyisakan Persoalan Baru, Ini Kata Pengamat Politik

Kupang, teras-ntt.com — Kemenangan Erij Rede dalam pemilihan wakil bupati Ende menyisakan persoalan setelah diketahui bahwa ada 4 partai yang mendukungnya dalam meraih kemenangan tidak mengantongi surat rekomendasi dari DPP Partai masing-masing. Padahal rekomendasi dari DPP merupakan salah satu persyaratan penting yang seharusnya sudah terverifikasi oleh DPRD sebelum melakukan pemilihan.

” Aneh, bahwa anggota DPRD seolah-olah buta dengan tidak memastikan pemenuhan persyaratan penting sebelum melakukan pemilihan. Bagaimana bisa mereka gegabah seperti itu padahal urusan memilih wakil bupati mungkin jadi salah satu tugas penting yang melibatkan mereka,” kata Pengamat Politik Nasional Lucius Karus kepada teras-ntt.com, Rabu (17/11/2021).

Menurutnya kecerobohan atau kegegabahan DPRD yang mengabaikan ketersediaan persyaratan administratif berupa rekomendasi DPP tak pelak memunculkan kecurigaan. Jangan-jangan pengabaian DPRD atas persyaratan administratif berupa rekomendasi DPP terjadi karena mata anggota DPRD sudah disilaukan uang banyak oleh calon ? 

” Uang memang dengan mudah bisa membeli apa yang diinginkan termasuk membeli sesuatu yang ilegal. Dalam arti walau tanpa rekomendasi DPP, anggota DPRD merasa dengan uang yang diperoleh, mereka bisa mengabaikan syarat rekomendasi DPP untuk memenangkan calon yang sudah membayar mereka,” tegasnya.

Lucius mengatakan, pemilihan oleh DPRD atau pemilihan tidak langsung calon kepala atau wakil kepala daerah memang ditakutkan akan menjadi lahan subur praktik politik transaksional. 

Selama ini transaksi politik pemilihan calon kepala daerah sudah ditengarai terjadi pada saat mencari dukungan dari anggota DPRD untuk memenuhi persyaratan jumlah kursi partai pendukung. 

” Jika pemilihan juga dilakukan oleh DPRD, maka potensi politik transaksional antara calon dengan anggota DPRD akan semakin gila-gilaan dan semuanya berlangsung dalam ruang terbatas DPRD. Praktek transaksional ini sungguh akan merusak tak hanya diri para wakil rakyat di DPRD tetapi juga pemimpin terpilih. Mereka hanya akan menjadi badut-badut yang bekerja selalu dalam relasi transaksional, dan rakyat sendiri akhirnya dikorbankan,” tandasnya.(mas)

Komentar