by

Kematian Yaner Dinilai Tak Wajar, PMKRI Demo Polres TTU

KEFAMENANU, Terasntt.com — Meninggalnya orang dalam sel tahanan di wilayah hukum Polres TTU, Provinsi Timor Tengah Utara (TTU) tidak lasim bagi masyarakat. Yaner Afenapah (23) adalah korban terkahir yang ditemukan tewas di sel tahan Polres TTU pada hari Minggu 22 Oktober 2017 ketika diamankan Polisi dari tempat pesta.

Pihak keluarga dan masyarakat sangat tepukul dengan kejadian ini meminta kasus kematian security pada salah satu bank di Kefamenanu ini diungkap tuntas.

Melihat lambatnya penanganan kasus ini, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu menggelar demo meminta agar Polisi segera menuntaskan kasus kematian Yaner yang diduga tidak wajar.

PMKRI yang teusik dengan kasus tersebut turun ke jala sambil beroralsi menghimbau masyarakat mencari keadilan hingga mendatangi Polres TTU guna menyampaikan beberapa pernyataan sikap terkait kematian Yaner yang diangggap tidak wajar.

Orasi yang disampaikan secara bergantian anggota PMKRI Kefamenanu, Kapolres TTU dan anggota dinilai salah menggunakan wewenang dalam menjalankan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat hingga menyebabkan kematian Yaner Afeanpah dalam rumah polisi.

Pihak kepolisian juga dinilai tidak memenuhi standar prosedur penggeledahan pada tempat berlangsungnya acara dan proses penangkapan serta penahanan korban.

Menyikapi demo tersebut, Kapolres TTU AKBP Rishian Krisna Budhiaswanto menyatakan tindakan pihak kepolisian sudah sesuai dengan aturan.

” Tindakan kami sudah sesuai dengan aturan yakni mengamankan sejumlah pemuda yang diduga membuat onar dalam suatu acara sekaligus menjaga keamanan di beberapa tempat acara yang tengah berlangsung, tanpa menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun. Dugaan sementara korban meninggal karena kelebihan mengkonsumsi miras, mengenai kejelasan penyebab kematian korban kita semua menunggu hasil otopsi ahli forensik,” kata Rishian Krisna.

Krisna juga mengatakan masyarakat pihaknya mempunyai hak untuk memberi penilaian terhadap kinerja polisi dalam kasus ini, namun ia menghimbau masyarakat untuk melihat kasus ini secara obyektif.
” Kita harus bisa melihat kasus ini secara obyektif, bagaimana fakta hukumnya barulah kita bisa memberikan penilaian,” katanya.
Masyarakat berhak untuk menilai apa saja, tetapi sekali lagi mari kita melihat ke fakta hukumnya seperti apa.

” Kami dari pihak kepolisian sudah berusaha keras merespon laporan masyarakat terhadap munculnya gangguan kamtibnas dan ini merupakan keresahan masyarakat yang kita sikapi. Langkah yang kita ambil adalah memberi perlindungan kepada mereka agar masalahnya tidak meluas. Kalaupun ada kejadian seperti ini yakni menyebabkan kematian korban, menurut kami pihak kami sudah menjalankan tugas sesuai prosedur. Mari berpikir secara bijak sesuai fakta hukumnya, tidak perlu mendengar omongan atau pemberitaan yang sumbernya tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang salah dan bisa mendatangkan hal – hal negatif bagi masyarakat dan kita sendiri. Fakta lain yang didapati pihak kepolisian, kondisi korban saat diamankan sudah terlalu banyak mengkonsumsi miras. Ini juga sudah sangat membahayakan kondisi dan kesehatan korban jika dibiarkan dan sesuai undang – undang kita berkewajiban mengamankan orang,” tegasnya.

Kaitan dengan beberapa kasus yang sama sebelumnya, yakni kematian beberapa tahanan dalam rumah polisi menurut Kapolres Rishian tidak bisa digenalisir kejadian – kejadian menjadi suatu rangkaian yang sama karena hal yang terjadi fakta hukumnya berbeda dan untuk kasus – kasus sebelumnya, pihak polri sudah melakukan investigasi secara eskternal maupun internal dan tidak ditutup – tutupi.

” Kita tidak bisa mengenalisir setiap kejadian menjadi suatu kesimpulan, tapi inilah suatu kejadian tersendiri dengan kasus yang lain dengan fakta hukum yang berbeda,” katanya.

Kaitan dengan dinilai tidak profesional dan tidak prosedural saat melakukan penggeledahan dalam acara pesta wisuda itu, Krisna menjelaskan ke sejumlah media di halaman depan Mapolres TTU, Jumat (27/10/2017) bahwa di dalam KUHAP dijelaskan wewenang dari penyelidik bisa melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan berdasarkan surat perintah. Akan menjadi masalah jika sebagai pihak keamanan berdiam diri saat melihat orang lain mabuk di depan umum. Jika pihak keamanan berdiam diri itu sudah sangat bertentangan dengan tugas pokoknya. Jadi ada pertimbangan diskresi yang dilakukan didasari oleh aturan hukum yang diatur di dalam undang -undang.

Sebelumnya diberitakan sebanyak 24 pemuda dari tempat pesta yang berbeda diamankan pihak Kepolisian dalam ruangan Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Sabtu(21/10/2017) malam, lantaran dilaporkan telah membuat keonaran di dalam acara pesta wisuda di lokasi perumahan BTN kilo meter 9 jurusan kupang.

Ke – 24 pemuda ini diamankan dan diberi pengarahan oleh kapolres TTU kemudian disuruh beristirahat menunggu dipulangkan keesokan harinya.

Korban bersama 23 rekannya tidak mendapat tindakan kekerasan fisik apapun namun keesokan harinya korban ditemukan salah satu rekannya telah meninggal dunia.

Polres TTU juga sudah mendatangkan ahli forensik dan untuk memastika penyebab kematian korban dan sementara masih menunggu hasil otopsi ahli forensik itu.(dit)

Comment

Berita Terbaru