oleh

Kasi Pembangunan Bantah Laporan Keuangan, Proyek Air Bersih Wai Gemang Bermasalah (?)

PROYEK Pembangunan Air Minum Bersih Wai Gemang, Desa Kenotan tahun anggaran 2021, terindikasi akan tersentuh hukum. Pasalnya, proyek yang menelan anggaran yang  APBDes Murni sebesar Rp.398, 646,500,  bertambah dalam ABDes perubahan sebesar Rp.51. 591. 253 dari sumber dana lain-lain, di total sebesar Rp.450. 237.753 itu, diduga menyalahi aturan pengelolaan keuangan desa. Proyek yang seharusnya berakhir pada Bulan Desember 2021, hingga kini pekerjaan konstruksi di sumber mata air tidak sebanding dengan pengeluaran. 

Informasi yang diperoleh laporan per tutup buku Desember, realisasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021 proyek pengelolaan Air Minum Bersih Wai Gemang sudah menelan anggaran hingga Rp. 217.307.620, terdiri dari; belanjaan pekerjaan bak sebesar Rp.60.307.620 dan pembelanjaan pompa serta panel sebesar Rp.157.000.000. Padahal, kondisi di lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan pembangunan Wai Gemang, pengeluarannya hingga saat ini hanya untuk pembiayaan swakelola, yakni pembangunan tembok penahan di sumber mata air dan broncaptering. 

Pekerjaan dan pengadaan yang lainnya belum dilakukan dan anggaran belum diajukan oleh TPK untuk dicairkan bendahara.

Kepala Seksi Pembangunan, Urbanus Migo, diwawancarai teras-ntt.com beberapa waktu lalu, membantah bahwa pengeluaran keuangan proyek Air Bersih Wai Gemang sudah menelan anggaran hingga sebesar Rp.217.307.620. Bukan hanya itu, Migo mengungkapkan data yang berbeda terkait dengan anggaran pembuatan bak mencapai Rp. 60.307.620. 

Menurut Migo, sejak pelaksanaan Proyek Air Minum Bersih Wai Gemang, dirinya baru satu kali membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada bendahara sebesar Rp. 42.000.000-an. Pengajuan itu untuk belanja material, antara lain pembelian semen, besi, usuk dan lain – lain untuk pekerjaan pembuatan tembok penahan dan pembangunan broncaptering di sumber mata air. Bahkan menurut Migo, atas permintaan yang diajukan itu, bendahara baru mengeluarkan anggaran Rp. 34.811.020 dan sisanya masih di kas desa.

“Pengeluaran untuk proyek Wai Gemang sebesar Rp. 200.000.000-an itu, saya tidak tahu. Saya sebagai Kepala Seksi Pembangunan untuk proyek Wai Gemang baru satu kali mengajukan Permohonan Pembayaran (SPP), sebesar Rp. 42.000.000-an dan bendahara mengeluarkan anggaran atas permintaan saya itu sebesar Rp.34.811.020. Pengajuan itu untuk belanja material pembangunan broncaptering,” jelas Migo.

Lebih lanjut Migo menegaskan, bahwa kalau pengeluaran sebanyak itu mestinya didahului dengan SPP dari dirinya untuk pembelanjaan barang-barang dalam pelaksanaan kegiatan. Dan juga setelah pelaksanaan kegiatan ada laporan dari pihaknya disertakan dengan bukti-bukti pengeluaran melalui sekretaris memverifikasi keabsahannya sebelum ke bendahara dan mendapat persetujuan dari kepala desa.

“Kalau ada kegiatan dan pembelanjaan barang-barang mendukung kegiatan di luar SPP saya yang pertama, harus ada SPP baru dan laporan pelaksanaan kegiatan disertai bukti-bukti, yang kemudian menjadi bahan laporan pelaksanaan APBDes tahun berjalan. Tapi SPP dan kegiatan tidak ada yang dikerjakan, sementara ada laporan pengeluaran keuangan dari kas desa begitu besar untuk proyek Wai Gemang. Dan jika begitu maka uangnya sudah cair dari kas desa. Uangnya dimana, siapa yang simpan?,” tanya Migo.  

Pernyataan bantahan realisasi keuangan proyek Wai Gemang mencapai Rp. 217.307.620 juga datang dari Mantan Kepala Desa Kenotan, Damianus Keda. Proyek dalam masa kepemimpinannya tahun 2021 lalu itu menurut Damianus, bahwa proyek Air Minum Bersih Wai Gemang baru cair Rp. 40.000.000-an. Dirinya menganggap bahwa informasi realisasi anggaran itu merupakan miskomunikasi dan informasi bohong. 

“Itu tidak benar karena untuk proyek Wai Gemang, uang baru cair Rp. 40.000.000-an. Itu miskomunikasi, Itu bohong. Masyarakat kayak gitu. Tapi saya senang harus terbuka. Ini lebih bagus biar masyarakat tahu,” kata Damianus, diwawancarai, Minggu (20/3/2022).

Sementara itu, terkait dualisme tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek antara Seksi Pembangunan dan Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Migo mengatakan dirinya bertanggung jawab atas proses pencairan keuangan dari bendahara untuk pelaksanaan kegiatan, tetapi operasional pengelolaan keuangan di lapangan diserahkan kepada Marianus Lega, sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat. Hal itu berlaku setelah dikonsultasikan dengan pihak Irda Kabupaten Flotim dan pihak Kecamatan Adonara Tengah serta ditetapkan oleh Kepala Desa Kenotan saat itu.

“Proyek itu, memang sejak awal perencanaan dan menjadi tanggung jawab dan kewenangan seksi yang saya bidangi. Hanya saja, ada persoalan lain yang sedang dihadapi sehingga dalam perjalanan pelaksanaan proyek, saya berkonsultasi dengan pihak Irda dan kecamatan untuk saya undur diri dari proyek ini. Saya kemudian diarahkan untuk bertanggung jawab dalam permohonan pengajuan keuangan, tetapi operasional di lapangan dibawa tanggung jawab Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Marianus Lega. Dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab seperti ini, ditetapkan oleh Kepala Desa Kenotan saat itu,” terang Migo.

Pembagian tugas dan kewenangan pelaksanaan proyek antara Seksi  Pembangunan dan Seksi Kesejahteraan Masyarakat dibenarkan mantan Kades Damianus. 

Menurut Damianus, operasional pelaksanaan diserahkan kepada seksi lain dilakukan dalam musyawarah di desa dan itu dilakukan karena Kepala Seksi Pembangunan sedang dalam urusan permasalahan lain.   

“Alih over operasional di lapangan dari seksi pembangunan ke seksi kesejahteraan, itu terjadi karena berdasarkan kesepakatan musyawarah. Seharusnya itu kan TPK-nya itu kan Kepala Seksi Pembangunan, nama Urbanus Migo tetapi karena setelah konsultasi dengan inspektorat, karena dia waktu itu juga masih ada masalah dengan jembatan itu kan, sehingga secara aturan sebagai TPK, tetapi pelaksanaan di lapangan kita serahkan ke seksi yang lain.  Untuk keluar masuk kas, dia (Migo –red) yang atur karena dia yang bertanggung jawab. Dia yang membuat perencanaan untuk pengajuan uang itu dia yang buat. Lega itu, hanya pelancarnya di lapangan. Sehingga kemarin itu dia buat surat pengajuan pencairan dana, SPP itu  Rp. 40.000.000 untuk pengadaan bak itu, besi, semen, dan alat-alat itu. Rp. 40.000.000 tahap pertama dari Rp. 390.000.000. Jadi progres anggaran baru angka itu, dan 300-an lebih itu masih di rekening, aman,” jelas Damianus. 

Sementara itu, menanggapi isu yang berkembang di masyarakat bahwa sudah terjadi belanja barang berupa; pipa, mesin pompa, dan panel listrik tenaga surya yang kini tersimpan di Kantor Desa Kenotan, Migo menegaskan, bahwa barang-barang itu miliknya penyedia atau kontraktor dan belum dibayar oleh TPK atas nama Pemerintah Desa Kenotan.

Dalam perjanjian kerjasama dengan penyedia, bahwa penyedia akan dibayar setelah semua proyek selesai. Karena itu menurut Migo, belum ada pengeluaran dari kas desa untuk belanja barang kepada penyedia.

“Mesin, panel listrik tenaga surya, dan pipa  yang ada di kantor desa, adalah miliknya kontraktor yang bersifat titipan di kantor desa dan bukan dibelanjakan oleh desa. Jadi desa atau TPK belum membayar sepeserpun kepada kontraktor untuk melakukan pembelanjaan barang dan jasa yang harus disediakannya,” tegas Migo, dan dibenarkan Mantan Kades Damianus bahwa semua barang yang ada di kantor desa adalah barangnya kontraktor. 

 “Semua mesin, dll itu punya kontraktor dan belum kami bayar. Barang semua dia (kontraktor  –red) punya itu ada disini (Desa Kenotan  –red).  Panel, pipa, tapi kerana tadi pekerjaannya belum selesai, belum bisa dibayar. Uang semuanya itu aman, karena dalam dokumen tender itu kan sekitar progres jalan itu sekitar 50% cair, 75% cair. Nanti 25% itu terakhir, finishing,” jelas Damianus. (yp/ bersambung)

Komentar