by

Jalan Panjang Ujian Nasional

Oleh; M.N. Aba Nuen
Guru SMA Negeri Kualin-TTS

SEPERTI biasa, penutup tahun pelajaran dalam sistem pendidikan Indonesia ditandai dengan kegiatan evaluasi akhir untuk peserta didik kelas XII (SMA/SMK/MA), kelas IX (SMP/sederajat) dan kelas VI untuk siswa SD/MI.  Bentuk evaluasi itu kini populer dengan nama Ujian Nasional (UN).

Sejak diterapkan pertama kali dalam sistem evaluasi pendidikan negeri ini pada 1950, untuk kepentingan penyempurnaan dan pematangan, nama dan format UN berubah dari waktu ke waktu. Periode 1950-1964 misalnya, kala itu UN disebut Ujian Penghabisan.

Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membuat soal-soal berbentuk uraian (esai) dan diujikan di setiap satuan pendidikan.

Pada 1965-1971 berubah nama menjadi Ujian Negara. Soal tetap di buat pemerintah pusat, perubahan signifikannya yaitu semua mata pelajaran diujikan. Kemudian antara tahun 1972-1979 namanya menjadi Ujian Sekolah. Formatnya, pemerintah pusat hanya menyusun pedoman ujian, sedangkan pelaksanaannya dilakukan masing-masing sekolah dengan materi uji yang disesuaikan.

Pada rentang 1980-2002 ujian akhir dinamakan Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) yang merupakan kewenangan pusat. Kelulusan ditentukan oleh nilai Ebtanas dan Ebta (kewenangan daerah). Perubahan nama kembali terjadi pada 2002-2004 dengan sebutan Ujian Akhir Nasional (UAN).

Kelulusan ditentukan oleh nilai setiap mata pelajaran secara individual. Pada periode ini mulai diterapkan standar kelulusan (passing grade/PG) setiap mata pelajaran. Tahun 2003 misalnya, PG setiap mata pelajaran adalah 3.01 dan meningkat menjadi 4.01 pada 2004.

UN periode 2004-2010 sempat menjadi momok menakutkan bagi siswa. Pada periode itu, trend peningkatan standar kelulusan mata pelajaran setiap tahun, kemudian ditiadakannya  kesempatan ujian ulang bagi peserta yang gagal,  menuai kritik tajam banyak kalangan. Beberapa diantaranya seperti, siswa seolah-olah bersekolah untuk menghadapi UN, dan bukan supaya berkecukupan ilmu.

Selain itu, proses pembelajaran selama 3 tahun dengan sejumlah pelajaran, tetapi hasil akhir kelulusan justru ditentukan oleh 6 mata pelajaran yang diujikan secara nasional.

Dalam dua tahun terakhir (2015-2016), UN tak lagi menjadi syarat mutlak kelulusan siswa. Nilai UN dipakai terutama untuk sejumlah keperluan, misalnya pertama, sebagai tool mapping tentang gambaran kualitas pengembangan pendidikan antar wilayah di Indonesia. Kedua, hasil UN dipakai untuk kebutuhan studi pada jenjang perguruan tinggi.

Merujuk pada jalan panjang pemberlakuan UN sebagai alat evaluasi pembelajaran di Indonesia, maka bisa dipastikan sebagian besar warga Indonesia yang mengenyam pendidikan dasar dan menengah, pernah merasakan sensasi menjadi peserta ujian menjelang kelulusan pada satuan pendidikan tertentu.

Pada dekade 80-90an, menjadi peserta ujian akhir, itu ibarat prajurit turun di medan pertempuran. Rasa bangga, grogi, dan depresi, semua menyatu dalam tekad menaklukan soal-soal ujian dari pusat. Di situ gengsinya, soal yang disusun bukan di sekolah. Tinggi tekanan psikologisnya, terutama karena itu semua dihadapi dengan keterbatasan dalam segala hal.

Kala itu, belum banyak guru sarjana, apa lagi sekolah-sekolah di pelosok. Berikutnya, hambatan topografi. Secara kuantitas sekolah belum banyak, siswa harus menempuh belasan kilo meter untuk menjangkau sekolah. Gedung sekolah juga belum semuanya permanen, dinding bebak atau bambu dan berlantai tanah. Sumber belajar utama itu buku catatan siswa dari penjelasan guru di kelas, dan buku paket pelajaran, jika ada. Tetapi ini seperti blessing in dissguised, ada hikmahnya bagi para pembelajar.

Apa itu? Motivasi. Semua keterbatasan itu telah mampu melipatgandakan motivasi dalam diri para peserta didik, untuk meraih sukses. Motivasi itu terinternalisasi dalam kebiasaan-kebiasaan positif (habbit formation) semisal, giat belajar dan  etos kerja. Sehingga secara substansi, dengan atau tanpa ujian akhir (UN) sekalipun, para pembelajar pada masa itu tampak berilmu (well educated) dan berkarakter.

UN bagi generasi milenium
Sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan, UN 2017  secara nasional akan dilaksanakan pada 10-13 April mendatang, khusus NTT UN digelar lebih awal pada 3-6 April karena jadwal nasional bertepatan dengan libur hari raya keagamaan (Paskah).

UN tahun ini spesial, karena ada diantara peserta termasuk generasi milenium. Frase terakhir sedang populer saat ini, untuk merujuk pada anak-anak yang lahir pada tahun 2000 atau setelahnya.

Kelompok anak ini lahir dan tumbuh ditengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masif. Mereka hidup di zaman yang penuh dengan  banyak kemudahan.
Separuh mereka pergi ke sekolah dengan sepeda motor sendiri.

Sekolah punya fasilitas memadai, perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga. Tenaga pengajar tersedia untuk setiap mata pelajaran.

Gedung sekolah berlantai keramik dan tidak dijangkau berkilo-kilo meter. Bersekolah dengan bea siswa pemerintah. Dan, siswa-siswi pada masa ini bersekolah di tengah melimpahnya sumber-sumber literatur, cetak maupun on line.

Penetrasi layanan internet, terutama mobile internet telah menawarkan sejuta kemudahan bagi para peserta didik untuk belajar tanpa batas.

Layanan internet telah memperluas makna terminologi belajar, dari situasi kaku dalam kelas,  berhadapan dengan buku, pengajar, menjadi pembelajaran mandiri, setiap waktu dan dimanapun sang pembelajar berada.

Singkatnya, generasi ini kaya aksesabilitas, dan karenanya dalam konteks belajar, mereka mestinya sangat siap (well prepared) untuk menghadapi test, apapun itu bentuk evaluasinya.

Sayangnya, perubahan format UN 2017 oleh para pengamat dianggap tak menjawab kebutuhan evaluasi kompetensi siswa.

UN SMA 2017 hanya menguji empat  mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan satu mata pelajaran pilihan sesuai jurusan. Artinya, siswa yang selama ini belajar Biologi, Kimia dan Fisika di jurusan IPA hanya akan memilih salah satu dari tiga mata pelajaran tersebut, sebagai proyeksi kemampuan jurusannya secara nasional.

Pertanyaannya, apakah nilai Biologi misalnya, yang dipilih saat UN, sahih menggambarkan kemampuan anak tersebut sebagai siswa jurusan IPA, sementara dua pelajaran lain tidak diukur secara nasional? UN harusnya mengukur kemampuan anak sesuai jurusan secara komprehensif, apalagi itu dijadikan sebagai patokan nasional.

Anak juga perlu mengetahui daya saing individualnya secara nasional, setelah ia berproses bertahun-tahun dalam pembelajaran di kelas.
Potensi kerugian lain bagi siswa muncul ketika ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Otoritas kampus tidak memiliki gambaran yang utuh tentang latar belakang kompetensi sesuai jurusan siswa, terutama secara nasional, yang artinya itu menutup peluang siswa untuk memilih jurusan yang variatif saat mendaftar di perguruan tinggi.

Meski sebagai salah satu alat evaluasi tertua dalam sistem pendidikan Indonesia,  UN sampai saat ini tetap tak lepas dari berbagai kritik. Untuk jenjang SMA misalnya, siswa belajar belasan pelajaran, tetapi mengapa hanya empat pelajaran yang diuji, kemudian itu menjadi tolak ukur kemampuan mereka secara nasional? Beberapa tahun terakhir, modifikasi kurikulum menyasar pembentukan karakter dan sikap siswa, tetapi seberapa siginifikan porsi aspek ini dalam sistem penilaian evaluasi akhir agar menjadi salah satu faktor penentu kelulusan siswa? UN dari tahun ke tahun menggunakan bentuk soal pilihan ganda (multiple choice), yang oleh para pengkritik dianggap membatasi daya nalar siswa, tidak melatih siswa untuk berpikir logis.

Rentetan pertanyaan ini menjadi PR besar pemerintah untuk menemukan format evaluasi akhir terbaik, karena selain menggambarkan kualitas siswa secara nasional, juga menentukan kelulusan siswa dari satu jenjang satuan pendidikan.(*)

Biodata Penulis
Penulis, mengajar sejak 2010 hingga sekarang di SMA Negeri Kualin, Kecamatan Kualin- Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Saat ini menetap di Desa Tuafanu Kecamatan Kualin-TTS.
No. HP : 085 337 298 007
Email: muhamadnuen@yahoo.com

Comment

Berita Terbaru