oleh

Hormati Proses Hukum di Indonesia

KUPANG, TN — Semua upaya pro yustisia atau proses hukum yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian RI hendaknya dihormati sebagai suatu bentuk penegakkan hukum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtstaat).
” Jika polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka karena tugasnya menegakkan hukum, hal yang sama terjadi dengan Komisi Yudisial. Tugas KY, selain melakukan perekrutan Calon Hakim Agung, juga menjaga, menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, pernyataan yang disampaikan Ketua dan Komisioner KY terkait putusan hakim termasuk putusan Hakim Sarpin sejalan dengan peran yang harus dimainkan. Jika demikian, maka apa yang dilakukan
Ketua KOmisi Yudisial RI Dr. Suparman Marzuki dan Komisioner KY RI Dr. Taufiqurrahman Syahuri,S.H.,M.H, tidak dipandang sebagai bentuk pencemaran nama baik terhadap Hakim Sarpin, tetapi patut dipandang sebagai bentuk pengawasan dan kecintaan terhadap dunia peradilan di Bumi Pertiwi ini karena tugas dan peran yang harus dimainkannya,” demikian pernyataan sikap koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur Rudolfus Tallan,S.H.,M.H bersama para asisten, Hendrikus Ara,S.H, Marthen Salu,S.H dan Yarlin Lenggu,S.E di Kupang, Rabu (15/7/2015).
Talan bersama para asistennya, secara tegas, juga menolak segala upaya kriminalisasi terhadap Ketua dan Komisioner KY yang dilakukan oleh Penyidik. Dan memohon kepada Presiden RI Joko Widodo, agar secara bijak merespons persoalan tersebut sehingga tidak terjadi preseden buruk terhadap wibawah Pemerintah RI.(**/mas)

Komentar