oleh

Hasil Kerja Pemerintah Perlu Diketahui DPRD dan Masyarakat

KUPANG, Terasntt.com — Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2014 memiliki makna strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai amanat pasal 298 (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang pengelolaan keuangan daerah.
” Pembangunan yang telah dilaksanakan dan perhitungan semua anggaran pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya disampaikan sehingga bisa diketahui DPRD dan masyarakat secara jelas dan detail. Mana yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum serta masalah – maslah yang dihadapi,” demikian kata Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede ketika membuka sidang III pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 di ruang sidang DPRD setempat, Senin (31/8/2015).
Yosef Lede mengatakan, dari semua permasalahan yang dihadapi sebelumnya akan menjadi masukan berarti bagi upaya – upaya perbaikan dan peningkatan Kinerja pada waktu mendatang. Dengan adanya penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, maka aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Sementara, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan, bahwa laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan APBD 2014 perlu dimaknai sebagai penyampaian informasi LKPD 2014 yang masih akan dibahas lebih lanjut secara internal sesuai dengan Tatib Dewan, guna menghasilkan catatan – catatan strategis untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kupang dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan.
” LKPD ini memuat berbagai informasi dan gambaran pelaksanaan serta berbagai kebijakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemda selama tahun 2014. Perlu dikaji secara bersama – sama sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta akuntabilitas demi terwujudnya masyarakat moderen dan sejahterah,” katanya.(mas)

Komentar