Home Hukrim Haba, Ungkap Kecurangan Panitia Lelang Proyek Embung

Haba, Ungkap Kecurangan Panitia Lelang Proyek Embung

2194
0
SHARE
Foto : Thomas Duran

KUPANG, PK — Direktur CV. Artichel Pratama, Deni Haba begitu kecewa dan tidak puas dengan kinerja panitia  lelang proyek pembangunan dua embung kecil di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2017. Panitia lelang proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Provinsi NTT ini diduga ada penyimpang dari aturan. Bahkan, proses lelang ini berpotensi mengakibatkan kerugian Negara.

Demikian ditegaskan, Deni Haba kepada wartawan saat ditemui di Kantin DPRD Provinsi NTT, Selasa (4/4/2017) siang.

Deni Haba bahkan menyampaikan sanggahan terhadap proses lelang itu namun tidak diindahkan panitia, bahkan berencana menetapkan pemennang dalam waktu dekat.

Selain itu, menurut Haba, dirinya juga menyurati Ketua DPRD Provinsi NTT untuk meminta waktu audiens, agar bisa menjelaskan duduk persoalan dugaan penyimpaangan  proses lelang paket pekerjaan pembangunan embung di Kabupaten Kupang yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Provinsi NTT, kepada pimpinan dewan tersebut.

Menurutnya, selain sanggahan juga ia bersurat kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Provinsi NTT tertanggal 29 Maret 2017 dengan nomor 01/DEHA/ADUAN/III/2017. Sementara surat kepada Ketua DPRD Provinsi NTT tertanggal 4 April 2017 dengan nomor 01/DEHA/MH/IV/2017.

Haba menjelaskan, ada enam alasan atau kejanggaan yang menguatkan dugaannya telah terjadi penyimpangan dalam proses lelang paket pekerjaan pembangunan dua embung kecil di Kabupaten Kupang yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Provinsi NTT. Proyek ini menelan dana APBD I NTT sebesar Rp 2,4 miliar.

Kejanggalan itu, kata  Haba, yakni adanya indikasi ketidaktelitian panitia dalam  tahapan pembukaan penawaran. Pasalnya, berita acara hasil pembukaan penawaran yang telah diketik rapi, berbeda dengan hasil penawaran yang ditulis tangan sebelumnya.

Sementara kejanggalan kedua, kata Haba, adanya indikasi tidak transparannya proses lelang karena tidak diumumkan undangan klarifikasi dan atau undangan pembuktian kualifikasi sehubungan dengan paket pekerjaan tersebut. Dan jejanggalan lain ada indikasi ketidakhadiran calon pemenang dan calon pemenang 1 di sekretariat ULP Provinsi NTT sehingga tidak terjadi proses pembuktian kualifikasi pada tahap pembuktian kualifikasi tersebut.

Demikian juga lanjut Haba, berupa dimundurkannya tahapan lelang ke tahapan evaluasi penawaran sesaat setelah batas waktu untuk tahapan pembuktian kualifikasi. Namun panitia malah melakukan loncatan tahapan proses lelang dari proses sebenarnya dengan menunjuk pemenang lelang setelah diundurkan tahapan proses lelangnya.

Selanjutnya, kata Haba, dengan digugurkan dokumen penawaran dari perusahaannya tanpa melalui klarifikasi, menimbulkan indikasi potensi kerugian negara hingga mencapai Rp 118 juta lebih. Dirinya memiliki bukti yang menguatkan dugaan penyelewengan dan indikasi potensi kerugian Negara tersebut.

“Saya punya bukti dan rekaman yang memperkuat dugaan penyimpangan.  Saya siap melakukan audiens dengan Ketua DPRD Provinsi NTT. Saya juga kecewa dengan Pengguna Anggaran Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi NTT yang lambat menanggapi dugaan penyimpangan yang saya sampaikan. dan surati Ketua DPRD Provinsi NTT dan Ketua Komisi Anggaran DPRD NTT untuk melakukan audiens,” kata Deni Haba.

Ketua Panitia Lelang, Charles Leda dan Kadis PU NTT. Adrew Koreh belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan kasusu tersebut.(mas)

Berikan Komentar Anda.