oleh

Greenpeace Kecewa Jokowi Resmikan Proyek Kotor PLTU Batang

Jakarta, CNN Indonesia — Organisasi pecinta lingkungan, Greenpeace, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Batang, Jawa Tengah.

Pasalnya, selain megaproyek energi tersebut dianggap kotor, Greenpeace menilai ground breaking proyek tersebut kontrovesial karena sekitar 20 hektar lahan masih dipertahankan oleh pemiliknya.

Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia menjelaskan rencana pembangunan PLTU Batang telah tertunda selama hampir empat tahun karena ditentang oleh warga sekitar, serta terjadi penolakan para pemilik lahan untuk menjual lahannya ke PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku kontraktor pelaksana.

Menurut Arif, BPI telah tiga kali gagal memenuhi tenggat waktu proses penandatanganan pencairan pendanaan (financial closing) karena belum dapat memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satu penyebab utamanya adalah proses pembebasan lahan yang belum tuntas.

“Ground breaking atau peletakan batu pertama proyek ini hanya bisa dilakukan jika proses financial closing sudah selesai, financial closing hanya bisa dilakukan jika PT BPI telah menuntaskan proses pembebasan lahan untuk proyek ini,” kata Arif Fiyanto melalui keterangan tertulis Greenpeace dikutip CNN Indonesia, Sabtu (29/8).

Sengketa lahan tersebut muncul, lanjut Arif, karena sampai saat ini masih ada sekitar 20 hektar lahan yang dipertahankan oleh pemiliknya.

“Presiden Jokowi seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat Batang yang menentang proyek energi kotor ini. Presiden Jokowi harus mengutamakan hak warga Batang di atas kepentingan korporasi, keselamatan dan kepentingan rakyat Batang tidak bisa dikorbankan atas nama investasi dan pembangunan,” tuturnya.

Selain proses pembebasan lahan dan proses financial closing yang belum tuntas, Arif mengatakan warga Batang juga sedang menunggu hasil dari gugatan mereka ke Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang menggunakan mekanisme internal bank Jepang tersebut.

Tak hanya itu, tambahnya, warga Batang juga sedang mengajukan gugatan terhadap SK Gubernur Jawa Tengah terkait penetapan lokasi pengadaan lahan bagi pembangunan PLTU Batang.

“Presiden Jokowi sepertinya mendapatkan informasi yang keliru dari bawahannya. Pperesmian peletakan batu pertama PLTU Batang ini bukan hanya belum bisa dikatakan sah secara hukum, karena berbagai persyaratan yang belum terpenuhi. Tindakan Presiden Jokowi ini berisiko mencederai reputasinya di dunia internasional,” ujarnya.

Sebagai informasi, PLTU Batang merupakan proyek kerjasama pemerintah dan swasta, di mana pendanaan sepenuhnya akan ditanggung oleh investor swasta. Salah satunya JBIC yang berencana menjadi pendana utama megaproyek energi ini, yakni 70 persen dari total niai proyek Rp 56 triliun.(CNN)

Komentar