oleh

Golkar, Nilai PPJ Kota Kupang Memberatkan Masyarakat

KUPANG, Terasntt.com — Polemik listrik pintar di NTT umumnya dan Kota Kupang khususnya mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Terungkap pula pajak penerangan jalan (PPJ) yang ditetapkan Pemkot sebesar 10 persen.
Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang melalui jumpa pers di ruang fraksi, Jumat (18/9/2015) menilai, PPJ itu memberatkan masyarakat dan meminta agar Pemerintah Kota segara diturunkan hingga 3 – 5 persen.
” Kami minta agar DPRD dan Pemerintah melihat kembali Perda penerngan jalan dan bisa merevisinya,” tegas ketua Fraksi Golkar, Zeyto Ratuarat diamini anggota, Telendmark Daud, Jemari Yoseph Dogon, Viktor H. Haning serta Martinus J.E.Medah
Menurut Daud, secara hitung -hitungan PPJ sebesar 10 persen sangat memberatkan, jika pemakaian masyarakat satu bulan sebesar Rp. 300 ribu, maka PPJ sebesar Rp. 30 ribu. Maka PPJ untuk satu pelanggan selama setahun mencapai Rp. 360 ribu.
” Seandainya pelanggan PLN di Kota Kupang sebanyak 100 ribu maka total penerimaan PPJ mencapai Rp.36 milliar. Fraksi Golkar melihat PPJ terlampau besar terhadap peningkatan PAD,” katanya.
Menurut Daud, target PPJ pemkot selama ini berkisar Rp. 9 – 10 milliar dan target itu sudah tecapai.
” Kami minta agar Pemkot menurunkan persentase PPJ hingga 3 – 5 persen,” katanya.
Demikian juga, Ratuarat berharap PLN atau pihak kontraktor yang mutasi meteran harus beretika.
” Cobalah PLN atau kontraktor datang ke warga dengan santun, kami pelanggan juga punya waktu. Kami sadar meteran milik PLN, tapi kami jaga meteran ini puluhan tahun.,” tegasnya.
Ratuarat menilai, cara yang dilakukan PLN hanya sekedar menutupi prose sosialisasi yang sangat minim. Apalagi melakukan pemutusan sepihak.
” Untuk itu cara yang dilakukan PLN bagi kami dari fraksi Golkar sangat menyesal. Mereka ibarat perampok, datang pasang tanpa sepengetahuan,” katanya.(rif)

Komentar