Home Daerah Gempita TTU Tuntut Penegak Hukum Tangkap Pejabat Korupsi

Gempita TTU Tuntut Penegak Hukum Tangkap Pejabat Korupsi

1346
0
SHARE
Foto : Yudith Taolin

KEFAMENANU, Terasntt.com –Sebanyak sepuluh pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Tanah Air (Gempita) Kaabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menggelar aksi damai. Gempita yang merupakan gabungan dari LMND EW NTT dan Persatuan Mahasiswa Biboki (Permabi) melakukan damai dengan long march dari perempatan terminal kota Kefamenanu menuju kantor Bupati TTU hingga berakhir di depan kantor Kejaksaan Negeri, Jumat (28/10/2016).

Aksi yang dikoordinir, Emanuel Tabean, korlap Ferdinand Makuntuan, tidak hanya menyoroti kinerja Jokowi – JK dalam dua tahun terakhir, namun orasi mereka lebih mengarah pada kinerja Pemda TTU dan Penegakkan Hukum di wilayah Kabupaten TTU.

Gempita menilai penegakan hukum di kabupaten TTU sudah mati serta menuntut agar Polisi dan Jaksa menangkap pejabat yang korupsi.

Saat tiba di depan kantor Bupati TTU, ketua LMND EW NTT, Anthonius J. Afeanpah dan Emanuel Tabean berorasi secara bergantian mengecam rencana – rencana proyek pembangunan oleh Bupati Fernandes yang dianggap hanya ingin mencari popularitas politik.

Afeanpah dan Tabean juga menyinggung praktek korupsi di TTU yang melibatkan berbagai pejabat birokrasi dimana pemerintah mengambil uang rakyat demi kepentingan pribadi dan hukum di TTU yang sudah mati.

” Praktek korupsi di TTU merupakan paling tinggi di NTT dan paling banyak korupsi adalah pejabat. Pihak Kejari Kefamenanu dan pihak kepolisian jangan tutup mata terhadap para pejabat koruptor. Kami juga mengecam pemerintahan Bupati Raymunuds Fernandes. Bapak Bupati jangan merencanakan proyek – proyek pembangunan hanya untuk mencari popularitas politik menuju NTT 1 di tahun 2018 mendatang. Kami mengecam keras rencana pembangunan patung Kristus setinggi 58 meter. Selesaikan dulu kasus human trafficking yang mengorbankan rakyatmu, perbaiki program pemerintah dalam hal ini program sari tani dan PKP yang cukup gagal,” ungkap orator secara bergantian.

Demikian juga di depan kantor Kejaksaan Negeri Kefamenanu, massa Gempita meminta kasus korupsi dana DAK pada Dinas PPO dan Korupsi KPUD TTU yang penanganannya berjalan di tempat, agar segera ditindaklanjuti.

“Aparat hukum jangan sampai terlibat mafia kasus korupsi, kalau tidak mampu kerja lebih baik angkat kaki saja dari sini. Kami menuntut kasus korupsi Dana DAK PPO dan KPUD TTU segera dituntaskan,” teriak massa Gempita.

Massa akhirnya menyerahkan pernyataan sikap secara tertulis kepada Pemda TTU dan Kejaksaan Negeri Kefamenanu.

Isi pernyataan sikap tersebut antara lain, berantas paktek human trafficking yang semakin masif di wilayah TTU, membatalkan segala bentuk proyek yang terbukti hanya ingin mencari popularitas politik, segera tangkap dan adili para pelaku korupsi dalam jajaran birokrasi di TTU, segera mengevaluasi kembali implementasi Program Sari Tani dan Padat Karya Pangan yang dinilai tidak adil, mencabut segala ijin usaha pertambangan yang telah terbukti semakin memiskinkan masyarakat TTU, bangun Industri Nasional yang berbasis lokal sesuai amanat pasal 33 UUD 1945 dan tegakkan kembali Trisakti dan Pancasila.(dit)

Berikan Komentar Anda.