Home Politik Gaji KPID dan KIP NTT Setara Tenaga Honor, Jonas Salean : Ini...

Gaji KPID dan KIP NTT Setara Tenaga Honor, Jonas Salean : Ini Memalukan

353
0
SHARE

Kunjungan Komisi I DPRD NTT ke Dinas Kominfo bersama KPID dan KIP NTT, Senin 13/1/2020 (foto jorge)

Kupang, terasntt.com — Ketua KPID NTT Yosef Kollo menyampaikan, bahwa anggaran Komisioner KPID periode sebelumnya sebesar Rp Rp 750 juta. Sementara anggaran untuk komisioner KPID periode ini hanya Rp 250 juta per tahun.

” Anggaran tersebut hanya cukup untuk membayar gaji tujuh komisoner selama 6 bulan. Di luar kegiatan lain yang harus laksanakan,” kata Kollo saat kunjungan kerja Komisi I DPRD NTT ke Dinas Infokom NTT, KIP dan KPID setempat, Senin (13/1/2020) pagi.

Demikian juga disampaikan ketua KIP NTT Pius Rengka, bahwa terkait kecilnya anggaran untuk KPID NTT pihaknya pernah menyampaikan kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Kaiskodat.

” Saya sempat menyampaikan ke Gubernur NTT, bahwa Pak Gub yang melantik kami, tapi kalau dengan anggaran segini, artinya sama saja dengan ingin mempermalukan kami, karena yang jelas, bahwa anggaran yang sangat kecil tersebut, KPID NTT tidak dapat melakukan kegiatan secara maksimal,” ujarnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi I, Jonas Salean mengatakan, bahwa harus ada Rapat kerja TAPD terkait dengan kendala anggaran komisioner dimaksud.

“ Hal ini sangat memalukan, apalagi untuk tingkatan provinsi, masa anggaran untuk internet saja harus dipotong? Bagaimana E-goverment diterapkan kalau jaringan intenet mati ? Apalagi dengan anggaran dari kedua komisioner sangat kecil. Honor Rp 2 juta perbulan ini sangat memalukan, coba bandingkan dengan Staf Khusus Gubernur yang gajinya bisa mencapai Rp 25 juta per bulan. Masa Komisioner yang utusan masyarakat ini honor hanya Rp 2 juta, tidak beda jauh dengan tenaga kontrak,” tegas Salean.

Mendukung pendapat wakil ketua Komisi tersebut, Anselmus Tallo, menyampaikan, bahwa ia sangat prihatin dengan permasalahan yang dihadapi kedua komisioner ini.

“ Kalau bisa kedepannya ada komunikasi antara kedua komisioner ini dengan Kominfo dan agar kendala seperti ini dapat ditanggulangi lebih cepat,” katanya.

Demikian juga, Gabriel Beri Binna, mengungkapkan betapa sulitnya memperjuangkannya hingga kedua komisioner tersebut terbentuk. Sejak tahun 2010 DPRD NTT berjuang sampai akhirnya terbentuk.

Menurutnya Pemerintahan yang efektiflah yang mendorong Demokrasi menjadi lebih baik. Tetapi kita tdk dapat mendorong konsep pemerintahan yang lebih ideal kalau pemerintahan tidak efektif.

” Kita harus memiliki tekad yang sama dengan keterbukaan informasi dalam e-goverment sebagai salah satu langkah yang harus diperjuangkan. Masa kita kalah ketimbang walikota yang sudah menyediakan wifi dihampir seluruh pelosok kota Kupang, ambil contoh bundaran PU,” ketusnya.

Beri Bina mengatakan, semua kendala disampaikan akan ditampung dan akan dijadikan bahan yang nanti akan dibawa dalam rapat komisi I bersama TAPD, KPID, KIP, Badan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT.

Sementara presentasi oleh Kepala Dinas Kominfo NTT, Aba Maulaka terkait APBD 2020 Dinas Kominfo, KIP dan KPID. Secara gamblang aba menjelaskan beberapa hal yang menjadi kendala: Yakni target pendapatan dapat disesuaikan, karena untuk mencapai angka Ro 30 juta pada capaian 2019 sudah sangat berat.

Sementata Tahun 2020, alokasi anggaran untuk internet kurang lebih Rp 500 juta, dengan keterbatasan anggaran tersebut, otomatis internet tidak dapat diakomodir untuk jaringan wifi di DPRD.

Demikian juga KPID, sistem penggarannya menggunakan dana hibah, tahun 2020 berkisar Rp 250 – 500 juta dibandingkan tahun 2019 jauh lebihbbesar. Hal yg sama juga pada KIP, item pembiayaan untuk gaji hanya Rp 2 juta/komisioner, sama dengan tenaga kontrak, ketimbang yang dirancang sebesar Rp 5 – 6,5 juta per bulan.

” Semoga kedepan, dapat dilakukan rapat secara berkala dengan Komisi I bersama KPID dan KIP NTT untuk mencari solusi,” katanya.(m45)

Berikan Komentar Anda.