Home Pendidikan Gaji KIP dan KPID Disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah

Gaji KIP dan KPID Disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah

99
0
SHARE

RDP Komisi I DPRD NTT bersama Dinas Infokom, Badan Keuangan Daerah dan KPID serta KIP,  (foto hiro tuames)

Kupang, teras-ntt.com — Gaji Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

” Untuk honor atau gaji yang akan dibayar kami belum mempunyai standar. Karena undang-undang komisi ini tidak mencantumkan honor namun penjabarannya kita sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena kita mempunyai analisis standar belanja. Jadi kalau honor itu kami masukan dalam analisis standar belanja apalagi ini kan komisi,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk kepada wartawan usai mengikuti acara dengar pendapat dengan Dinas Kominfo dan Komisi I DPRD Provinsi NTT, Kamis (23/1/2020).

Moruk mengatakan, dalam rapat itu ada usulan dari KPID untuk membayar honor mereka baik untuk ketua, sekertaris dan anggota sebesar Rp 12 juta per bulan. Namun pemerintah daerah mempunyai standar gaji untuk teman-teman komisioner.

” Kami akan sesuaikan dengan standar gaji dari KPI Pusat,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah daerah akan memberikan dukungan dana melalui APBD untuk Komisi Informasi Publik dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

” Memang dalam alokasi anggaran tahun 2020 untuk Komisi Informasi Publik itu melekat dengan Dinas Kominfo berkaitan dengan target-target dan kinerja yang ada pada Dinas Kominfo. Sedangkan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah kita memberikan Hibah,” ujarnya.

Dijelaskannya, sesuai dengan harapan Komisi I DPRD NTT untuk mempercepat program -program yang ada di KPID maka akan diback up oleh APBD.

” Memang kita baru mengalokasikan dana Rp 250 juta di tahun 2020 karena masih ada pertimbangan anggaran. Dalam undang -undang penyiaran dibiayai atau digaji oleh APBN dan APBD. Untuk tahun pertama ini kita akan menyiapkan dari APBD Provinsi jika ada penambahan akan disesuaikan dengan anggaran tahun 2019 lalu sebesar Rp 750 juta melalui hibah,” katanya.

Kita usulkan untuk KPID sebesar Rp 750 juta nanti kita hibahkan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sementara untuk Komisi Informasi Publik kita menyesuaikan dengan usukan dari Dinas Kominfo sebesar Rp 1 miliar,” lanjutnya. (m45)

Berikan Komentar Anda.