oleh

Fraksi Golkar Minta Gubernur VBL Jelaskan Pinjaman Rp 1,5 T di RAPBD

Kupang, teras-ntt.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT meminta Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat alias VBL untuk memberikan penjelasan terkait dana Rp 1,5 Triliun yang tercantum dalam RAPBD bagian Pembiayaan.“Apakah angka tersebut seperti yang sudah ada dalam perjanjian pinjaman daerah, dan apakah sudah ada naskah perjanjian pinjaman daerah, mengingat sampai dengan saat ini belum ada surat pemberitahuan kepada DPRD sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) PERMENKEU Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah,” kata jubir Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Yohanes de Rosari, SE dalam pandangan umum terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi NTT Tahun 2021 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD NTT, Rabu (4/11/2020). 

Menurut de Rosari, Fraksi Partai Golkar memandang perlu ada penjelasan Gubernur mengingat permohonan pinjaman dana PEN bisa disetujui dan bisa juga ditolak sesuai ketentuan Pasal 13 PERMENKEU Nomor 105/PMK.07/2020.

Fraksi Partai Golkar juga menyebutkan, kegiatan prioritas dengan dana pinjaman program Pemulihan Ekonom Nasional (PEN) perlu diberikan simulasi, antara lain pengembangan kerapu, pengembangan porang, dan pengembangan ternak yang menggambarkan bagaimana proses dan hasil bisa diukur pada akhir kegiatan 2021.

“ Contoh, pengembangan kerapu tahun 2020 bisa disimulasikan agar memberikan kepastian sistem perencanaan kinerja. Karena anggaran kita mencerminkan kinerja maka input, output, outcome, benefit dan impac harus jelas dan tegas terukur terutama aspek output program atau kegiatan,” kata de Rosari. 

Fraksi Partai Golkar yang dipimpin Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si dan sekretaris H. Ir. Mohammad Ansor ini mengatakan, terhadap belanja yang bersumber dari dana pinjaman PEN sebesar Rp. 1,5 Triliun, pemerintah perlu melakukan evaluasi yang konprehensif terhadap penggunaan dana Covid-19 melalui refocusing dan realokasi dana dalam APBD TA 2020 khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi sebesar RP 600 Milyar. 

Komentar

Berita Terbaru