Home Politik Fraksi Gabungan – Demokrat Tolak Alih Fungsi Lokasi Teluk Kupang

Fraksi Gabungan – Demokrat Tolak Alih Fungsi Lokasi Teluk Kupang

597
0
SHARE
Foto : Rafael L. Pura

KUPANG, Terasntt.com — Fraksi Gabungan Kebangkitan Indonesia dan Fraksi Demokrat DPRD Kota Kupang dengan tegas menolak alih fungsi lokasi eks resataurant Teluk Kupang. Fraksi menghendaki area tersebut tetap menjadi ruang terbuka hijau.

Penyataan sikap kedua fraksi ini disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Kupang, Senin, (31/7/2017).

Sekretaris Fraksi, Nitanael Pandi mengatakan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012, tentang perubahan Perda Nomor 12 tahun 2011, tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang tahun 2011 – 2031, maka lahan bekas Resto Teluk Kupang tersebut diperuntukan sebagai ruang terbuka hijau demi kepentingan publik.

” Lahan tersebut tidak boleh lagi disewakan kepada pengusaha untuk menjalankan restoran maupun hotel,” tegasnya.

Menurut Nitanael Pandi, saat ini pertumbuhan masyarakat kelas menengah Kota Kupang sudah semakin banyak. Kota Kupang sebagai ibu kota propinsi juga sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan ekonomi bagi Provinsi NTT sudah seharusnya memiliki satu ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat selain Taman Nostalgia.

Hal tersebut, Kata Pandi, menjadi kewajiban pemerintah untuk membiarkan lahan bekas Resto Teluk Kupang sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Sementara Ketua Fraksi Gabungan Kebangkitan Indonesia DPRD Kota Kupang, Daniel Hurek mengatakan, sebagai wakil rakyat maka dirinya bersama anggota Fraksi lainnya telah memutuskan untuk terus berjuang memenuhi harapan warga Kota Kupang termasuk dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang.

Ia berharap agar Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe bisa menggunakan kewenangannya untuk menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah terkait polemik penolakan masyarakat terhadap alih fungsi lahan bekas Resto Teluk Kupang dari Ruang Terbuka Hijau ke tangan tangan pengusaha.

Hurek menilai, lahan tersebut harus dikembalikan ke peruntukannya sebagai Lahan Terbuka Hijau sesuai amanat Perda Kota Kupang yang berlaku.

” Lokasi bekas resto teluk kupang harus menjadi ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat Kota Kupang. Tempat rekreasi yang representatif dan mudah diakses,” ujar Hurek.

Demikian Ketua Fraksi Demokrat, Hary Kadja mengatakan, dengan Beralihnya Fungsi eks teluk Kupang, yang tidak sesuai Perda Nomor 9 tahun 2012, tentang perubahan Perda nomor 12 tahun 2011, tentang pengaturan tata ruang, dimana menghendaki ruang tersebut harus menjadi ruang terbuka hijau.

” Maka kami dari Fraksi Demokrat juga menyatakan sikap menolak,” tegasnya.

Harry Kadja mengatakan, jika pemerintah menggunakan Permendagri, tentunya harus dipertanyakan. Pasalnya, Permendagri tentang pengelolahan aset bukan diperuntukan bagi lahan tersebut.

” Jangan berlindung di bawah Permendagri itu, karena tidak sesuai dengan subtansinya. Subtansinya sesuai Perda jelas-jelas diperuntukan bagi ruang Publik,” jelas Kadja. (raf)

Berikan Komentar Anda.