oleh

Empat Fraksi Resmi Ajukan Hak Interpelasi

SOE, TN — Empat Fraksi masing – masing, Golkar, PKB, Demokrat dan Fraksi Hanura secara resmi menyerahkan usulan hak interpelasi terhadap Bupati TTS kepada pimpinan DPRD TTS. Penyampaian usulan tersebut diberikan saat berlangsungnya sidang paripurna DPRD setempat, Senin (13/7/2015).
Disaksikan TN, penyerahak usulan tersebut diwakili ketua Fraksi Hanura, David Boimau kepada Ketua DPR, Jean Neonuf dan disaksikan seluruh peserta paripurna.
Dalam Press Release yang diterima TN, menjelaskan alasan fraksi mengajukan hak interpelasi, yakni sebagian besar proses pembangunan fisik di Kabupaten TTS belum dilaksanakan pada hal siklus tahun anggaran sudah memasuki semester kedua.
” Apakah dengan kondisi demikian Bupati TTS sudah membuat rencana kerja pencapaian target pelaksanaan kegiatan tahun 2015. Dan apakah pelaksanaan fisik, juga penyerapan anggaran akan terlaksana sesuai Perda No 10 Tentang APBD TTS tahun 2015,”tegas mereka.
Alasa lain, bahwa akibat semua kegiatan belum terlaksanasa, maka terindikasi kuat akan terjadi peningkatan Silpa dari sebelumnya Rp 244.231.072.591,74.
” Apakah bupati bisa menjamin bahwa dengan terlambatnya pelaksanaan fisik seperti itu akan menurunkan Silpa pada tahun anggaran 2015,” sinis fraksi.
Selain itu, fraksi juga menyoroti,bahwa sampa saat ini belum ada kepastian pelantikan pejabat eselon II pada beberapa SKPD.
” Jawaban Bupati selama ini, bahwa dalam waktu dekat akan dilantik. Ini merupakan sebuah kebohongan besar kepada rakyat karena telah menjawab berulangkali tetapi kenyataannya tidak ada. Memang proses seleksi telah dilaksanakan dan sesuai jadwal pelantikan sudah berlangsung pada bulan Juni 2015 lalu,” kata fraksi.
Selaini itu juga, fraksi berasalan, bahwa mekanisme dan sistem pelelangan jabatan bagi pejabat pratama yang diduga tidak memberikan kebebasan kepada peserta untuk menentukan pilihannya serta tidak mengaplikasikan hasil seleksi kepada publik TTS.
” Ini merupakan salah satu bentuk korupsi terselubung terhadap anggaran kurang – lebih Rp. 500.000.000 yang digunakan dalam seleksi jabatan tersebut. Serlain itu masalah kekeringan di wilayah Selatan TTS tidak pernah dibahas secara resmi bersama DPRD sebagai wakil rakyat tentang kebijakan Daerah untuk mengatasi kekeringan disana,” katanya.
Dan juga beberapa alasan, yakni lambatnya Bupati merespon laporan Dinas ESDM soal tambang batu warna di Kolbano, Kualin dn Kot’olin.(K2)

Komentar