oleh

Empat Fraksi Gugat DPRD TTS ke PTUN

KUPANG, Terasntt.com — Faksi PKPI, Nasdem, Gerindra dan PKS DPRD TTS menggugat DPRD tersebut ke PTUN Kupang, Jumat (31/7/2015) dengan Nomor register 19/G /2015/ PTUN-Kupang. Penggugat menilai penetapan hak interpelasi oleh Fraksi, Golkar, PKB, Demokrat dan Hanura dalam sidang paripuran, Rabu 29 Juli 2015 cacat hukum dan sarat kepentingan.
Sefriths ED.Nau, Uksam Selan (PKPI) dan Oberlin Muni serta Hendrik Babys (Nasdem) mewakili anggota lain menyerahkan dokumen gugatan ke PTUN Kupang, mengatakan, bahwa yang menjadi obyek gugatan keputusan DPRD Kabupaten TTS Nomor 04/DPRD/2015, tentang persetujuan terhadap usul permintaan keterangan anggota DPRD TTS kepada Bupati TTS Tahun 2015.
Menurut mereka, para tergugat secara bersama – sama telah menerbitkan keputusan Nomor 04/DPRD/2015. Padahal keputusan yang dikeluarkan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam pasal 12 (4) huruf d dan peraturan DPRD TTS Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib yang menyatakan, bahwa para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD, terhadap tahapan – tahapan pasal ini tidak diikuti para tergugat sehingga keputusan yang dikeluarkan cacat hukum.
” Delapan Poin yang diajukan dalam hak interpelasi sudah dijawab Bupati saat pemandangan umum fraksi. Kecuali interpelasi itu hal yang lebih ugen dan merugikan daerah. Ini terkesan mencari – cari alasan untuk kepentingan terselubung lainnya,” tegas Nau diamini Selan Muni dan Babys.
Selan, menegaskan walau jumlah anggota keempat fraksi sebanyak 21 orang, namun tetap tidak sah karena yang hadir saat itu hany 19 orang sehingga tidak memenuhi korum.
” Ini salah satu yang menjadi obyek gugatan kami,” tegas Selan.
Nau, Selan, Oberlin dan Babys menduga, keputusan yang ditadatangani Wakil Ketua 2, Alexander Kase memiliki. Tendensi untuk menjegal dan menghambat Bupati dalam menjalan roda pemerintahan.
Selain itu, lanjut Selan ada hal yang janggal, yakni mereka meminta agar Bupati membuat kontrak politik dengan DPRD tentang semua kegiatan pembangunan di TTS selesai tepat waktu harussnya tidak perlu lagi.
” Kontrak politik dengan Pemerintah adalah Pembahasan dan penetapan APBD yang dituangkan dalam nota kesepahaman. Tidak ada kontrak politik lain,” tegas Selan.(mas)

Komentar