by

Dua Ranperda Inisiatif DPRD TTU belum Ditetapkan

KEFAMENANU, Terasntt.com — Dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) insisatif DPRD TTU belum ditetapkan. Dokumen sudah diserahkan kepada Pemerintah untuk diundangkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD TTU, Frengki Saunoah mengaku, tidak mengetahui apa kendala dari pihak pemerintah sehingga dua Ranperda inisiatif DPRD TTU belum ditetapkan.

” Persetujuan DPR sudah kita serahkan ke Pemerintah Daerah sejak bulan Desember 2016, tapi saya sendiri tidak tahu ada kendala apa disana sehingga Pemerintah lambat mengundangkan dua Ranperda yang kami ajukan, Ini sangat terlambat, ” ungkap Saunoah.

Ia mengaku ada beberapa catatan Pemerintah Provinsi yang perlu disesuaikan dan bagian Hukum harus segera menyelesaikannya.

” Memang ada beberapa catatan dari Provinsi yang perlu disesuaikan dan Bagian Hukum harus segera menyelesaikannya. Mereka seharusnya sudah memperbaiki sesuai catatan provinsi kemudian disampaikan kepada Bupati untuk segera ditetapkan. Ini tinggal menunggu penetapan dari Bupati kemudian diundangkan, tapi kenapa sangat terlambat, atau mungkin beliau lupa. Ini perda inisiatif kami dari DPRD, karena kami melihat ini merupakan kebutuhan yang menjadi pedoman untuk penyelenggaraan beberapa hal penting,” sambungnya.

Pengajuan dua Ranperda DPRD TTU ini, menurut Saunoah dalam rangka pengarusutamaaan gender dan pembangunan – pembangunan yang ramah perempuan dan anak. Yang akan mengarah pada masalah human trafficking dan hal – hal lain.

Paling tidak menurutnya, Perda tersebut bisa menjawab beberapa hal penting yang sedang menjadi kegelisahan di Kabupaten TTU.

Hal ini mendapat perhatian serius Yayasan Amnaut Bife “Kuan” yang dikenal dengan Yabiku NTT dengan menghadirkan 150 perempuan inspirasi TTU untuk membahas pentingnya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak di TTU, Kamis (22/6/2017).

Pertemuan penting ini, menghadirkan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD), tim medis dari RSUD Kefamenanu dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak TTU.

Direktur Yabiku, Antonius Efi memandang penting kedua Ranperda tersebut, sehingga menjadi dasar bagi Yabiku NTT untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah TTU dalam kaitan dengan adanya dua regulasi daerah diatas.

” Sebetulnya hal mendasar bagi Yabiku untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah TTU dalam mengundangkan dan mengimplementasikan, dua regulasi daerah yakni Perda Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Perda Penyelenggara Perlindungan anak yang diinisiasi DPRD TTU”, katanya.

Efi mengakui bahwa sesuai data yang diperoleh Yabiku, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi sehingga regulasi daerah menjadi kebutuhan masyarakat.

Ia berharap dengan terselenggaranya kegiatan Temu Perempuan Inspiratif TTU ini, Pemerintah Daerah setempat bisa secepatnya mengundangkan dua regulasi dimaksud.

” Untuk sementara data Yabiku menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak memang cukup tinggi. Oleh karena itu regulasi daerah menjadi kebutuhan masyarakat TTU. Kita berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Daerah dalam hal ini Eksekutif maupun Legislatif secepatnya mengambil sikap atas dua regulasi yang sudah siap untuk diundangkan dan diimplementasikan,” tegasnya.(dit)

Comment

Berita Terbaru