Home Politik DPRS TTS Interpelasi Bupati

DPRS TTS Interpelasi Bupati

1791
0
SHARE
Jpeg

KUPANG, TN — Sikap anggota DPRD TTS secara lembaga mengajukan hak interpelasi Bupati terkait mangkir menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Unit Layanan Pengadaan (ULP) menguat. Empat Fraksi, Golkar, PKB, Hanura dan Demokrat secara politis telah mengambil langkah itu.
Hal tersebut mendapat tanggapan serius dari ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKP Indonesia TTS yang juga ketua Fraksi Gabungan DPRD NTT, Jefri Unbanunaek di Kupang, Jumat (10/7/2015), bahwa langkah – langkah yang diambil DPRD TTS secara lembaga adalah hal yang normatif, karena rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait berbagai persoalan urgen di TTS yang diagendakan bulan Juni 2015 tidak terlaksana.
” Saat itu hanya dihadiri Wakil Bupati sehingga TTS, Drs. Obed Naitboho, sehingga forum sepakat menskors untuk menghadir Bupati. Hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 pimpinan Dewan kembali mengundang bupati untuk hal dimaksud, namun tidak diindahkan, sehingga dianggap telah melecekan lembaga DPRD . Untuk itu Fraksi Golkar, PKB, Hanura dan Demokrat mengajukan hak interpelasi yang akan mengarah ke hak angket,” katanya.
Sebagai partai pengusung tentu tidak mengharapkan ada konflik antara Bupati dan anggota DPRD TTS kerena akan berdampak pada pelayanan masyarakat umum. Kami tetap berinisiatif menemui Bupati untuk memberikan pokok-pokok pikiran sekaligus mendapatkan solusi yang tepat untuk saat ini, agar segera menyelesaikan berbagai persoalan urgensi yang ada dan sekaligus mendorong Bupati mengambil langkah cepat,tepat dan tegas.
” Hasil pertemuan dengan Bupati akan dikoordinasikan dengan DPP NTT dan DPN PKP Indonesia guna mengambil sikap politik terkait dengan hak interpelasi karena berbagai persoalan di TTS mendapat perhatian dari elit partai,” tegas Unbanunaek.
Menurut dia, pada semester II ini penyerapan anggaran terutama belanja untuk publik belum terealisasi secara baik, sementara waktu pelaksanaan TA segera berakhir .
“Silpa tahun 2014 sangat besar mencapai Rp 240-an miliar, Hal ini mestinya menjadi perhatian serius DPRD TTS selain dari Proses pelelangan di ULP,” ujarnya.
Sekretaris Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD TTS, Imanuel Olin saat dihubungi melalui ponselnya, mengatakan, pihaknya belum mengambil sikap karena menunggu rapat fraksi.(mas)

Berikan Komentar Anda.