oleh

DPRD TTS Resmi Gunakan Hak Interpelasi

DPRD TTS Resmi Gunakan Hak Interpelasi

SOE, Terasntt.com — Setelah melalui proses dan tahapan akhirnya DPRD TTS menyetujui usulan hak Interpelasi, Fraksi Golkar, Demokrat, Hanura dan PKB terhadap Bupati TTS, Ir. Paul VR.Mella dalam sidang Paripurna, Rabu (29/7/2015).
Keputusan Rapat Paripurna tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD TTS Nomor 04/DPRD/2015, Tentang Persetujuan Terhadap Usulan Permintaan Keterangan Anggota DPRD TTS Kepada Bupati TTS Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang juga sebagai Wakil Ketua II, Alexander Kase.
Salinan putusan diperoleh Terasntt.com, memuat delapan point yang menjadi sorotan anggota DPRD untuk dijelaskan secara detil oleh pemerintah diantaranya, sampai dengan saat ini sebagian besar proses pembangunan fisik di Kabupaten TTS belum dilaksanakan, pada hal siklus anggaran sudan memasuki semester Kedua. Hal inilah yang belum dijelaskan secara detil apa penyebabnya.
Selain itu, DPRD juga menyatakan, akibat dari semua kegiatan fisik proyek sampai dengan saat ini berlum berjalan, maka terindikasi kuat akan meningkatkan Silpa dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 244.231.072.591,71.
DPRD juga menilai, lambatnya respon Bupati laporan Dinas ESDM dan temuan DPRD tentang aktifitas tambang batu warna di daerah Selatan TTS (Kecamatan Kualin, Kolbano dan Kecamatan Kot’olin) terkait sejumlah ijin yang terindikasi kuat telah terjadi pelanggaran pidana. Sesuai hasil indetifikasi dan klarifikasi terdapat sejumlah ijin batu yang dikeluarkan tidak prosedural serta penambangan ilegal tambang ilegal pada areal yang dilarang.
Hak interpelasi ini juga akibat lambatnya respon Bupati terhadap Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 yang berkonsekwansi terhadap janji Bupati untuk menganggarkan kembali sejumlah paket kegiatan fisik yang tidak dikerjakan pada tahun 2014.
Juga target Bupati TTS dalam menyerap Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Ketua Fraksi Golkar Nikodemus Solle, saat ditemui di Sekretariat DPRD setempat, Kamis (30/7/2015), mengatakan, bahwa hak interpelasi berdasarkan agenda yang sudah ditetap oleh Parpurna DPRD tanggal (29/7/2015) dan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2015.
“Sesuai keputusan Rapat Paripurna hak interpelasi akan kita lakukan pada tanggal 3 Agustus 2015 nanti,”jelas Niko.
Hal-hal yang akan ditanyakan kepada Bupati sebagian besar sudah dijawab oleh Bupati TTS pada pemandangan umum fraksi-fraksi.
Namun pada saat interpelasi nanti, lanjut dia hal-hal tersebut akan lebih diperdalam sampai dengan DPRD menemukan masalah pokoknya dan adanya pernyataan Bupati untuk wajib melaksanakannya.
Sebelumnya, empat fraksi masing – masing, Gerindra, PKPI, Nasdem dan PKS melakukan walk out ketika Dewan mengagendakan pembahasan usulan hak interpelasi kepada Bupati TTS dalam rapat paripurna, Rabu tanggal 29 Juli 2015.(k2)

Komentar