Home Politik DPRD NTT & Jawa Timur Sharing Proses Pembentukan Perda

DPRD NTT & Jawa Timur Sharing Proses Pembentukan Perda

199
0
SHARE

Suasana Sharing DPRD NTT & Jawa Timur  di Kupang

Kupang, teras-ntt.com — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan kerja NTT. Rombongan ini diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi NTT, Emanuel Kolfidus bersama Anggota anggota serta Ketua DPRD Emelia J. Nomleni di Gedung DPRD NTT, Jumat (14/02/20) pagi.

Dalam pertemuan tersebut kedua lembaga ini mendiskusikan beberapa hal termasuk sharing informasi terkait proses pembentukan peraturan daerah (Perda).

Pada kesempatan itu Emanuel Kolfidus mengatakan, bahwa prosedur pembentukan perda pada setiap daerah sama. Walau hal – hal yang ditemukan di setiap daerah berbeda.

” Saya rasa proses pembentukan perda dimana -mana prosedurnya sama. Namun ada hal – hal yang ditemukan di setiap daerah pasti beda. Kemudian progam pembentukan peraturan daerah antara mereka dan kita seperti apa. Dan itu yang kita diskusikan tadi,” kata politisi PDI-Perjuangan ini.

Sementata Ketua Bapemperda Jawa Timur, Sabron Paseribu mengajak diskusi soal omnibus law atau sebuah Undang – Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana dan evaluasi perda.

” Kita kan belum tahu, baru terbentuk Bapemperda dan pada tanggal 17 Pebruari 2020 baru kita rapat dan tentukan per bulan kegiatan rapat Bapemperda. Dan salah satunya adalah evaluasi terhadap perda – perda yang sudah ada apakah berjalan, apakah sudah berjalan atau sudah berjalan tapi masih setengah – setengah supaya kita cari jalan keluarnya. Kalau tidak berjalan atau kurang efektif apakah perlu direvisi atau dicabut,” ungkapnya.

Dijelaskan, pada lima tahun lalu Perda Prakarsa dari DPRD ada 17 perda. Sementara di tahun 2020 ini ada 13 perda. Dimana ada lima perda prakarsa dari pemerintah dan delapan perda prakarsa dari DPRD NTT yang akan dibahas.

” Nanti kita lihat perda mana yang lebih prioritas kita dorong lebih dahalu.
Sejauh ini pelaksanaan perda di tingkat eksekutif. Nanti kita undang juga dari pihak pemerintah dalam hal ini Biro Hukum Setda Provinsi NTT sejauhmna efektivitasnya,”ujarnya.

Lebih lanjut kata dia, tanggapan dari DPRD Jawa Timur mengalami hal yang sama. Dimana ada sejumlah perda yang sesudah ditetapkan namun kurang berlaku dan ini perlu dievaluasi.

Kemudian omnibus lawnya bagaimana kebijakan nasional untuk menentukan kebijakan produk undang-undang ketika Presiden mengatakan jangan banyak-banyak produk undang-undang. Bagaimana mengakomodir hak-hak masyarakat di daerah melalui produk hukum yang ada.

” Tadi kita DPRD NTT rencana mau ke Badan Legislasi DPR RI dan setelah mendengar hal itu mereka juga mau ke sana sehingga nanti kita sama-sama supaya forumnya lebih kuat,” bebernya.(m45)

Berikan Komentar Anda.