oleh

DPD Siap Tuntaskan Masalah di Daerah

KUPANG, Terasntt.com — Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak bisa dipandang sebela mata oleh siapapun. Anggota DPD atau Senator juga memiliki fungsi Legislasi, Pengawasan dan Budgeting yang sama dengan DPR RI.
” DPD sebagai penghubung masyarakat dengan Pemerintah Daerah siap menuntaskan berbagai masalah yang dihadapi. Kami turun untuk melihat dan mendapatkan data langsung dari masyarakat tentang berbagai persoalan yang dihadapi serta menyampaikan dan menanyakan kepada pemerintah daerah apa solusinya,”
Demikian disampaikan anggota Senator asal NTT, Ibrahim A.Medah, Adrianus Garu dan
Safrudin Atasoge saat menggelar dialog publik tentang peran DPD dalam pembangunan bersama insan pers dan Mahasiswa Cipayung di kantor DPD Jalan Polisi Milter Kupang, Jumat (21/8/2015).
Diskusi yang menghadirkan narasumber, Frans Sarong (Kompas), Stenly Boymau (Timex) dan Marsel Ali (Pos Kupang) ini sebagai ajang mempromosikan DPD kepada msyarakat sekaligus menjelaskan tupoksinya.
Atasoge menjelaskan, bahwa sebagai anggota Komite I, DPD membidangi hubungan pusat dengan daerah dan juga mengatur tentang otonomi daerah serta masalah perbatasan dan komunikasi.
” Kami sebagai DPD mewakili dua segmen, yaitu masyarakat dan pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara, Ibrahim Medah menjelaskan, bahwa sebagai anggota komite 2 dirinya selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam berbagai kesempatan.
” Saya sebagai ketua Komite 2 yang membidangi, Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kalautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingungan Hidup, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, Pekerjaan Umum, Ketahanan Pangan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, investasi serta Koperasi,” katanya.
Medah mengatakan, bahwa sebagai anggota DPD sudah bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat dan daerah.
” DPD sudah maksimal bekerja, jika ada yang mengatakan DPD tidak berperan dalam pembangunan itu hanya semata – mata belum mengenalnya. DPD lahir dari rakyat sementara DPR lahir dari parpol. Untuk itu konsentrasi DPD pada kepentingam masyarakat dan pemerintah daerah. Kalau UU tentang kepentingan nasional itu urusan DPR tetapi kepentingan daerah itu urusan kami DPD,” tegasnya.
Sementara Garu, DPD selalu mendorong pemerintah meningkatkan pembangunan pada semua sektor.
Dan peran media, lanjutnya juga sangat penting untuk mendorong perubahan pembangunan di daerah.
” Kita mendorong agar pembangunan di daerah terus ditingkatkan. Juga segera menyelesaikan masalah batas wilayah yang menjadi topik tersendiri,” tegasnya.
Frans Sarong, mengatakan sebagai pelaku media, juga sangat kecewa dengan perlakuan Pemerintah terhadap DPD dengan DPR RI.
” Disini ada kewenangan yang dikebiri, karena hanya diperolehkan mengikuti pembahasan tetapi tidak ikut menetapkan. Jangan – jangan ada kakuatiran Pemerintah, jika disamakan dengan DPR RI, maka DPD akan lebih dikenal oleh masyarakat,” katanya.(mas)

Komentar