oleh

DOB, Adonara dan Maumere Belum Final

KUPANG, Terasntt.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan masih membahas penerapan UU pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Maumere dan Adonara.
Kota Maumere merupakan pemekaran Kabupaten Sikka dan pembentukan Kabupaten Adonara hasil pemekaran Kabupaten Flores Timur, apakah menggunakan UU 32 Tahun 2004 atau UU 23 Tahun 2014.
Demikian disampaikan, Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT yang membidangi hukum dan pemerintahan, Gusti Beribe kepada wartawan di Kupang, Rabu (30/9/2015).
Gusti menjelaskan, komunikasi yang dibangun antara Kemendagri dan Komisi II DPR Ri itu belum menghasilkan kesepakatan bersama soal UU mana yang dipakai untuk mengukuhkan dua calon Daerah Otonomi Baru (DOB) dimaksud. Ada tiga partai melalui kadernya di Komisi II yakni PDI Perjuangan, PKB dan Nasdem menginginkan agar pembentukan Kota Maumere dan Kabupaten Adonara menggunakan UU 32 Tahun 2004. Pertimbangannya didasarkan pada waktu pengajuan dan pembahasan di DPR RI. Karena sudah diajukan dan dibahas DPR RI periode 2009- 2014, sebaiknya pembentukan Kota Maumere dan Kabupaten Adonara menggunakan UU 32.
“Jika memakai UU 32. maka Kota Maumere dan Kabupaten Adonara langsung ditetapkan menjadi DOB,” kata Gusti.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT ini lebih lanjut menerangkan, jika pembentukan dua calon DOB itu merujuk pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka harus tiga tahun menjadi DOB persiapan sebelum ditetapkan menjadi daerah definitif. Terkait penerapan UU untuk dua calon DOB itu, pemerintah dan DPRD terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat sudah ada kesepakatan yang diambil terkait penerapan UU untuk Kota Maumere dan Kabupaten Adonara.
Anggota Komite I DPD RI, Syafrudin Atasoge sebelumnya mengatakan, UU 23 Tahun 2014 dengan tegas mengamanatkan pembentukan DOB harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun hasil evaluasi menunjukkan, hanya sekitar 20 persen DOB yang dinilai berhasil. Sedangkan selebihnya dinilai gagal dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan rakyat.
Anggota DPD RI asal NTT ini berargumen, walau hasil evaluasi menunjukkan mayoritas DOB dinilai gagal, tapi usulan pemekaran atau pembentukan DOB tetap diperjuangkan. Misalkan, di NTT sudah ada usulan pembentukan DOB kabupaten/kota seperti pembentukan Kota Maumere, Kabupaten Adonara, dan Kabupaten Pantar.
“Kita boleh tetap mengajukan usulan pembentukan DOB, tapi jangan sampai dnyatakan gagal dalam hasil evaluasi,” ujar Syafrudin mengingatkan.
Ia menambahkan, aturan yang berlaku sekarang terkait pembentukan DOB adalah sebelum ditetapkan menjadi daerah definiif, tiga tahun sebagai daerah persiapan. Jika hasil evaluasi memperlihatkan, calon daerah pemekaran itu dinilai gagal, maka dikembalikan ke daerah induk. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat memungkinkan adanya penggabungan kembali daerah pemekaran.(mas)

Komentar