oleh

Dishub Tidak Maksimal Tertibkan Terminal Bayangan

KUPANG, Terasntt.com — Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umumnya yang dibacakan John Seran menilai tekad pemerintah kota menertibkan terminal bayangan tidak tidak maksimal, bahkan tidak berjalan. Hal tersebut menjadi pertanyaan kritis oleh seluruh komponen masyarakat.
Demikian penyampaian pendapat akhir Fraksi PDIP pada masa sidang II tahun 2015, Rabu (9/9/2015)
Fraksi mengatakan, langkah penertiban dan penataan parkir liar dalam hal ini terminal bayangan di Kota Kupang dan masih menjadi pertanyaan dan dikritisi oleh seluruh komponen masyarakat sampai saat ini.
Menurut fraksi, masyarakat menilai penertiban dan penataan yang dilakukan Pemerintah Kota (pemkot) Kupang selama ini hanyalah janji dan retorika belaka tanpa menyelesaikan masalah. Kebijakan anggaran yang sudah diberikan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Kupang dinilai belum bisa diimbangi kinerja nyata dilapangan.
” Tidak maksimalnya upaya penertiban dan penataan parkir liar dalam pada terminal bayangan di Kota Kupang, menurut Fraksi PDI perjuangan, dikarenakan Kepala Dinas Perhubungan juga kurang mendapat dukungan berupa langkah – langkah koordinasi dari bidang terkait di dalam tubuh Dinas untuk dijadikan terobosan dalam menyelesaikan persoalan terminal bayangan,” katanya.
Ia mengkui, bahwa Fraksi PDI Perjuangan melalui pemandangan fraksi mempertanyakan besaran kekuatan dan kesiapan aparatur pada bidang perhubungan darat Dinas Perhubungan Kota Kupang, apakah selalu dioptimalkan setiap hari pada titik-titik terminal banyangan yang menjadi sumber kemacetan. pelaksanaan dan daya tekan surat edaran Walikota Kupang Jonas Salean tentang pengaturan jam operasi kendaraan pickup di Kota Kupang, juga dipertanyakan Fraksi.
Selain persoalan terminal bayangan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyinggung tentang kebijakan penataan ruang di Kota Kupang termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang Milik Jalan (Rumija), dan Taman Kota yang terkesan tidak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Sehingga, ruang-ruang tersebut selama ini tidak terurus dan luput dari pengawasan Pemerintah.
Fraksi menjelaskan, bahwa berdasarkan fakta telah terdapat beberapa titik ruang terbuka hijau yang telah diokupasi oleh pihak tertentu, dan adanya ruang milik jalan yang telah ditempati secara terus menerus oleh pihak tertentu tanpa ada upaya pengendalian dan penertiban dari Pemerintah. Taman Kota yang tak terjamah juga dinilai sebagai salah satu bukti yang nyata.
” Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkot Kupang untuk segera menyikapi persoalan-persoalan itu, termasuk perkembangan bangunan liar di Kota Kupang yang semakin hari semakin bertambah pesat, “tegasnya.(Eja)

Komentar