oleh

Dikti, Tak Punya Power Selesaikan Kemelut PGRI

KUPANG, TN — Kasus yang membelenggu Universitas PGRI Kupang masih berlanjut, bahkan kedua kubuh saling melaporkan ke pihak penegak hukum. Kekisruan antara Ketua Yayasan PGRI NTT dengan Rektorat itu, mengorbankan 8.000 lebih mahasiswa yang sedang dalam masa studi.
” Pihak Dikti sudah menonaktifkan lembaga pendidikan tinggi PGRI NTT, tetapi tidak punya power untuk menyelesaikan kekisruan itu. Kami dari komisi 5 DPRD NTT telah mengambil sikap dengan mangajukan surat kepada Pihak Kementerian Pendidikan. Surat itu dikeluarkan secara lembaga dan ditandatangani Pimpinan DPRD NTT, Anwar Pua Geno. Hari ini juga dikirim ke Kementerian untuk menyikapi kekisruan di tubuh PGRI NTT,” kata Wakil Ketua Komisi V, DPRD NTT, Drs.Kasmirus Kolo, M.Si di Sekretariat DPRD setempat, Rabu (23/7/2015).
Kasmirus Kolo, mengatakan, DPRD NTT melalui fungsi pengawasan serius menyikapi kasus yang melanda PGRI NTT dan berjuang agar tidak mengorbankan 8.000 lebih mahasiswa di lembaga itu.
” Kita minta Pemerintah Pusat segera mengambil langkah – langkah untuk menyelesaikan kasus ini secara baik dan bijaksana. Ada 8.000 an mahasiswa mau dibawah kemana. Mahasiswa, bahkan kami juga bingung PGRI sekarang ada dua kepemipinan. Satu dibawah kepemimpinan Rektorat dan yang satunya dibawah Yayasan PGRI NTT. Kita mendesak Pemerintah Pusat untuk mengambil sikap secepatnya,” tegas Kolo.
Dan soal ijazah yang sudah dikeluarkan, oleh Samuel Haning, lanjut dia itu menjadi wewenang pihak kementerian, apakah dikumpulkan dan diproses kembali tergantung kebijakan Menteri.
” Kami menilai pihak Kementerian kurang tegas dan hanya menonaktifkan lembaga PGRI tanpa menyelesaikan konflik yang melibatkan Yayasan PGRI Pusat dan Yayasan PGRI NTT. Ini ada dua kubuh dan harusnya mahasisa memposisikan ditengah – tengah. Kalau kasus ini tidak segera diselesaikan dikuatirkan ada dampak ikutan,” katanya.
Selain itu, juga Kolo mempertanyakan sikap Kopertis Wilayah Delapan yang merupakan perpanjangan tangan dari Dikti Kementerian Pendidikan.
” Kami mempertanyakan sejauh mana
tanggung jawab Kopertis Wilayah Delapan terhadap lembaga ini. Harusnya mereka serius melakukan pembinaan agar kekisruan ini tidak berkelanjutan. Universitas PGRI itu adalah aset daerah yang memiliki kontribusi besar dalam membangun NTT. Kita perlu menyelamatkan PRGI ini,” tegasnya.(mas)

Komentar