by

Dewan Minta Pemkot Segera Cairkan Dana Operasional Panwaslu

KUPANG, Terasntt.com — Komisi I DPRD Kota Kupang, meminta agar Pemerintah Kota Kupang segera mencairkan dana operasional Panwaslu senilai Rp 500 juta. Pilkada Kota telah berakhir sementara hak – hak Panwaslu belum terpenuhi.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I, DPRD Kota Kupang, Padron Paulus saat Rapat dengar Pendapat bersama pihak terkait di ruang komisi setempat, Selasa, (18/4/2017)

Rapat dengar pendapat ini dihadiri masing – masing perwakilan dari Pemerintah Kota, Sekretaris Daerah Bernadus Benu dan Asisten III, Rens Tokoh, dan seluruh anggota Panwaslu Kota.

Pada kesempatan tersebut, Ismail Mone, Anggota Panwaslu Kota, mempertanyakan uang sebesar Rp 500 juta, yang sampai saat belum dicairkan. Padahal pihaknya sudah menjalani kewajiban dalam menyukseskan Pilkada.

Ia mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mendatangi Pemerintah namun jawaban yang sama selalu didapat.

Menurutnya, dana tersebut secara hukum suda sah, karena sudah dibahas dan ditetapkan bersama DPRD Kota.

Menanggapi hal tersebut, Bernadus Benu mengatakan, sampai saat ini, Pemerintah tidak mempunyai keberanian untuk mencairkan dana tersebut, karena masih menunggu surat dari Kemendagri.

Ia menjelaskan, pada aggaran murni 2017, Telah ditimbahakan Rp 500 juta, namun dalam perjalanan pencairannya mengalami keterlambatan, karena saat itu, Panwaslu Kota dibekukan dan diambialih oleh Bawaslu Propinsi, hingga permohonan untuk pencaira dana tersebut mengalami keterlambatan.

Soal ini, lanjut, Benu, pihaknya telah berkoordinasi dengan bagian keuangan Propinsi, dan pada tanggal 7 Maret lalu telah menyurati Kementrian Dalam Negeri.

Untuk saat ini, kata Benu, Pihaknya tidak memiliki keberanian untuk mencairkan uang tersebut tanpa petunjuk dari Kemendagri.

“Selama ini, Pemerintah tidak bermaksud, menghindari persoalan, karena pemerintah bertindak harus ada aturan, setidaknya ada pertunjukan bagi kami. Sehingga dikemudian hari ada persoalan, kita mempunyai pegegangan yang ada. Sampai saat ini, kami masih menunggu surat resmi. Kalau biaya mendahului, siapa yg bertanggung jawab,” ujar Benu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I, Adi Tali mengatakan, Pihaknya sudah beberapa kali berkoordinasi ke Kemendagri, jawaban lisan yang diterima, adalah, jika dana tersebut sudah ada di APBD, wajib hukumnya untuk dibayar.

Ia mengatakan, kalau persoalannnya ada pada surat itu, Pemerintah jangan hanya duduk diam, namun segera ke Kementrian untuk menjemput surat tersebut.

“Kalau persoalannnya ada di surat itu, Pemerintah harus segera ke Jakarta menjemput surat itu, Pemerintah harus bertanggung jawab, agar.persoalan ini bisa diselesaiakan, kasihan mereka,” tegas Tali.(raf)

Comment

Berita Terbaru