by

Dana Opersional Belum Dicairkan, Panwaslu Kota Datangi Balai Kota dan DPRD

KUPANG, Terasntt.com —  Aksi damai Pengawas Pemilu (Panwaslu) se – Kota Kupang, mendatangi Kantor Walikota dan DPRD Kota untuk menuntuk hak mereka. Tuntutannya agar Pemerintah Kota Kupang secepatnya mencairkan dana hibah sebesar Rp 500 juta yang telah dibahas bersama dan ditetapkan DPRD untuk Panwaslu Kota Kupang.

” Kami minta pencairan dalam bulan April ini sebelum masa tugas Komisioner Pawaslu Kota Kupang berakhir,” kata Koordinator Aksi, Primus Rabu ketika berorasi di depan Balai Kota, Selasa, (11/4/2017).

Primus menyatakan, dari sikap Pemerintah Kota Kupang yang belum mencairkan dana hiba Pilkada Kota Kupang 2017 secara tuntas sesuai kesepakatan Rp 3, 9 miliar rupiah, bahkan sampai pada tahapan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang telah usai, tetapi dana Rp 967 juta rupiah tersebut belum dicairkan.

” Kondisi ini menyebabkan hak-hak semua pegawas pemilihan Walikota dan Wakil Walikota mulai dari pengawas, Panwascam, Panwaslu, bahkan para tenaga kontrak dan tenaga kesekretariat tidak terbayarkan hingga saat ini,” tegasnya.

Menurutnya, secara yuridis formal, berdasarkan SK, PTPS, dan PPL telah berakhir masa tugasnya di bulan februari, Panwascan di bulan maret, dan Panwaslu di bulan April, namun belum ada kepastian untuk pembayaran hak mereka, hanya karena Pemerintah Kota Kupang belum mecairkan dana hibah dengan alasan administrasi yang tidak masuk akal dan masih menunggu surat dari Kemendagri.

Ia menegaskan, Pihaknya telah melakukan tugas sebagai penyelenggara pemilu demi terselenggaranya Pemilihan yang jujur dan adil serta demokratis, maka saatnya, hak-hak mereka harus diterima.

” Realitanya, pemilihan telah berlangsung dua bulan, tapi honor kami tidak dibayar, bahkan tidak ada kabar sedikitpun,” tegasnya.

Aksi Massa ini akhirnya diterima oleh Wakil Walikota, Hermanus Man di ruang rapat Garuda. Dan kepadanya koordinator aksi mneyerahkan pernyataan sikap mereka.

Pernyataan sikap itu bernunyi, Pemerintah Kota Kupang segera melakukan pembahasan bersama DPRD tentang dana hibah yang tersisa Rp 467 juta agar secepatnya diberikan kepada Panwaslu Kota Kupang, karena sekalipun Rp 500 juta itu dicairkan, hak-hak kami tidak dibayarkan sepenuhnya.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2016, tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikita Kupang baru berakhir bulan Juni 2017, karena itu, adalah sangat keliru jika pemerintah Kota Kupang tidak melakukan pembahasan anggaran sesuai kesepakatan awal dengan Panwaslu Kota Kupang mencapai Rp. 3. 967.000.000.

Jika karena alasan keterlambaan proses administrasi yang menyebabkan proses pencairan dana hibah ini menjadi terhambat dan berlarut-larut, maka kami minta Walikota Kupang untuk memberikan sanksi tegas kepada sekretaris dan bendahara Panwaslu Kota Kupang yang adalah ASN, agar kondisi seperti ini tidak terjadi lagi di lembaga penyeleggara pemilu yang terhormat ini, yang sangat merugikan kami penyelenggara pemilu.

DPRD selaku lembaga yang mengawasi pemerintah kota kupang, agar dapat secepatnya mengevaluasi sikap pemerintah kota kuoang yang berlarut-larut dalam menyelesaikan persoalan ini.

DPRD Kota Kupang supaya melakukan tindakan politik, memaksa Pemerintah Kota Kupang untuk secepatnya mencairkan dana hibah Rp 500 juta rupiah yang sudah dibahas bersama DPRD.

DPRD Kota Kupang agar melakukan inisiatif untuk melakukan pembahasan anggaran dana hiba Pilkada yang telah dijanjikan namun belum pernah dibahas sebesar Rp 467 juta rupiah agar semua hak-hak dapat terbayarkan.

Apabila di bulan April ini tetap tidak ada kepastian tentang dana hiba tersebut, yang berakibat pada tidak terbayanya hak-hak kami, maka kami akan datang dengan masa yang lebih banyak, karena bukan hanya kami, tapi ketika hak kami yidak terbayar, dibelakang kami ada keluarga kami masing-masing yang mengeluh lapar menanti upah kerja kami.

Menaggapi hak tersebut, Hermanus Man, menjelaskan bahwa pihaknya pada tanggal 7 Maret lalu, sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri. Namun hingga saat ini, belum mendapatkan balasan.

Herman berjanji, Apabila kemudian surat tersebut dibalas oleh Kementrian, maka Pemerintah Kota langsung segera membayar upah tersebut.

” Ini hanya masalah waktu, saya minta saudara bersabar dan memberikan waktu. Karena soal masalah ini pemerintah sudah melakukan konsultasi dengan provinsi yakni dengan bagian keuangan, maka sarannya menyurati Mendagri, sehingga pada tanggal 7 Maret telah bersurat ke Mendagri, namun saat belum ada balasan,” ujar Herman.(raf)

Comment

Berita Terbaru