oleh

Bupati Aoh, Polisikan Kajari Bajawa

KUPANG, Terasntt.com — Bupati Nagekeo 2005 – 2010, Yohanes Samping Aoh cs melaporkan Kajari Bajawa Raharjo ke Polisi karena menyita uang dari kas negara senilai Rp 102.600.000. Uang tersebut diduga berkaitan dengan kasus korupsi proyek perumahan PNS di Malasere.
Tindakan Kajari Bajawa ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 1 Pasal 50 yang menyatakan, pihak manapun di larang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara/daerah yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga.
Apalagi saat melakukan. penyitaan penyidik tidak mengantongi ijin dari Pengadilan Negeri (PN) Bajawa.
Saat, penyidik hanya menggunakan berita acara penyitan berdasarkan surat perintah penyitaan dari Kajari Bajawa Nomor: Print-33/P.3.18/Fd.1/02/2015 tanggal 2 Februari 2015.
Ketika dikonfirmasi di Kupang, Senin (14/9/2015) Kajari Bajawan Raharjo menyatakan tidak menjadi masalah dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Ngada.
Dia siap untuk menghadapi laporan mantan Bupati Ngada.
Mengenai surat ijin penyitaan, lanjut Raharjo, itu tidak menjadi masalah terkait dengan soal itu. ” Surat itu bisa diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setelah dilakukan penyitaan. Jika, surat penyitaan diminta terlebih dahulu ditakutkan uang tersebut yang menjadi barang bukti akan hilang,” katanya.
Menurut Raharjo, pihaknya menyita uang milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ngada berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek perumahan PNS di Malaser sebesar Rp 102.600.000.
Raharjo mengatakan, penyitaan dilakukan penyidik berdasarkan fakat serta bukti – bukti yang terungkap dalam penyidikan kasus itu.
“ Memang benar kami sudah sita uang senilai Rp Rp102.600.000 dari Pemerintah Daerah terkait kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan PNS di Malasere, “ katanya.(Vyane)

Komentar