oleh

BUMDes Bungamuda Di Ambang Kahancuran

Rapat evaluasi BUMDes Bungamuda 

Lewoleba, teras-ntt.com — Sejak mencuatnya polemik BUMDes Bungamuda Kabupaten Lembata pertengahan Mei 2020 lalu, BPD masyarakat, juga warga diaspora Bungamuda memaksa pemerintah desa secepatnya mengevaluasi secara menyeluruh dan terbuka. BUMDes diambang kehancuran karena pengelolaannya tidak transparan.

Perusahan milik Desa Bungamuda yang mengelola beberapa aset diantaranya satu unit mobil tengki air seharga Rp 440 juta yang bersumber dari penyertaan modal dana desa tahun 2018 itu terancam bangkrut.

Ihwal kehancuran itu terjadi akibat buruknya manajemen pengelolaan, kinerja pengurus yang tidak jelas, sistem pengadministrasian yang tumpang tindih, lemahnya pengawasan hingga laporan keuangan perusahaan yang dinilai syarat KKN.

Dalam rapat evaluasi terbuka yang di fasilitasi pemerintah desa di Namang Desa Bungamuda, Jumat (27/6/2020) tersebut, diwarnai beragam tanggapan tidak logis hingga aksi protes dari pemerintah desa, BPD serta masyarakat. 

Disaksikan teras-ntt.com dalam rapat evaluasi tersebut, Ketua BUMDesa Bungamuda, Frans Lebe Kolimaking tidak banyak memberikan jawaban dan atau tanggapan selama proses evaluasi berjalan.

Tidak hanya itu, ketua, sekertaris, dan bendahara BUMDes dinilai gagap dan latah oleh lembaga BPD serta tokoh masyarakat sewaktu menjelaskan pertanggung jawaban keuangan dari bulan Mei-Desember 2019. 

Menurut Ketua BPD Bungamuda, Flavianus Gawi Kolimaking, badan usaha desa seharusnya mampu menghasilkan keuntungan dari bisnis atau usaha bukan membawa kerugian bagi perusahaan.

” Selama delapan bulan bekerja pemasukan BUMDes sebesar Rp 121.405.000, pengeluaran mencapai Rp 101.076.800  dan saldo yang menjadi hasil usaha bersih BUMDes Rp 20.328.000,” tandasnya.

Melihat rincian keuangan tersebut, Flavianus Gawi menilai adanya ketidakwajaran, pasalnya pengeluaran keuangan dari bulan Mei-Desember nyaris sama dengan pemasukan keuangan dalam kurun waktu yang sama.

Lebih aneh lagi, lanjut Gawi pengeluaran BUMDes selama bulan Mei-Desember 2019 sebesar Rp 101.076.800 itu sangat tidak masuk akal dan penuh manipulatif.

” Masa, kerja selama delapan bulan pengeluaran besar sekali. Lalu uang sebanyak itu di pake untuk bayar dan beli apa saja. Ini tidak masuk akal dan dari laporan itu kita semua tau bahwa mereka hanya karang-karang saja,” gumamnya.

Senada dengan itu, salah satu anggota BPD lain, Damasus Gega juga menyoroti laporan pertanggung jawaban keuangan BUMDes terlebih nota pengeluaran yang angkanya relatif sangat besar.

Menurut Gega, angka sebesar itu kira-kira aliran keuangannya ke mana saja. Mengingat honor bagi ketua, sekertaris, bendahara, tiga orang pengawas, satu orang supir plus konjak per bulannya tidak sampai 10 juta.

Selain itu, ada biaya operasional kendaraan tiap bulannya seperti, pengisian BBM, ganti oli dan lainnya yang mana angkanya tidak sampai Rp 5 juta. 

Lalu ditambah lagi dengan beberapa nota belanja operasional kendaraan yang dinilai penuh rekayasa. Misalnya, kwitansi pembayaran las tengki mobil tidak di lampirkan dalam laporan keuangan tetapi tercantum pada draft laporan, dan ini konyol, paparnya kecewa.

Tidak sampai disitu, Gega juga menyebutkan, hasil usaha perusahaan milik desa selama delapan bulan bekerja itu hasilnya sangat kecil. Artinya, orientasi bisnis dengan menghasilkan keuntungan  berjalan buruk.

“Hasil usaha BUMDes dari Mei-Desember 2019 kan Rp 20.382.200 berarti rugi sekali. Bayangkan saja, pemasukan sudah besar 121.405.000, lalu pengeluaran juga besar 101.076.800, terus kita bisnis ini mau cari untung atau mau cari rugi. Hanya orang bodoh saja yang bisa buat begitu,” tambahnya geram.

Merespon hal ini, salah satu masyarakat desa Bungamuda, Fransiskus Beda Taum, mengatakan, problem yang dialami BUMDes ini sudah mencapai titik kritis dan apapun itu perlu di benahi secara menyeluruh.

Menurut Beda Taum, kondisi real BUMDes hari ini seharusnya menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi desa, namun keadaan itu tidak sesuai dengan harapan semua orang.

Bagaimana mungkin lembaga bisnis tapi orientasi untungnya jauh di bawa standar. Padahal jumlah penghasilan mencapai ratusan juta rupiah. 

” Kemudian yang bikin aneh dan buat semua orang tidak percaya adalah jumlah pengeluaran jauh lebih besar dari saldo atau keuntungan bersih perusahaan,” paparnya.

Alumni Fisip Unwira Kupang ini juga mengatakan, semua masalah ini karena mental dan kepribadian pengurus. Jika orientasi untuk bangun lembaga maka pasti hasilnya akan baik, jika tidak maka akan seperti ini.

Melihat keadaan ini, Beda Taum mendesak kepala desa agar secepatnya membentuk Pansus (Panitia Khusus) Musyawarah Desa Luar Biasa demi menyelamatkan Badan Usaha Milik Desa dari ambang kehancuran.

Rapat evaluasi BUMDes Bungamuda

Sementara itu, Ketua BUMDes Bungamuda, Frans Lebe Kolimaking kepada usai rapat evaluasi itu enggan diwawancara.

Frans hanya bisa mengatakan, permohonan maaf dan menerima dengan legowo semua proses evaluasi yang berlangsung dari pagi hingga malam itu.

“Mewakili pengurus, saya mengakui ini semua kesalahan kami. Kami mohon maaf,” ujarnya.(van)

Komentar

Berita Terbaru