Home Hukrim Besok, Tim Relawan Jokowi Laporkan Kepsek Penghambat PIP ke Polda NTT

Besok, Tim Relawan Jokowi Laporkan Kepsek Penghambat PIP ke Polda NTT

919
0
SHARE
Foto : Thomas Duran

KUPANG, Terasntt.com — Masalah penyaluran dana PIP di Kota Kupang belum berakhir. Sebagian kepala sekolah tidak mau mengeluarkan rekomendasi dengan alasan akan memverifikasi kembali siswa penerima.

Untuk itu tim relawan yang tergabung dalam Seknas Jokowi NTT dan Jenggala Center NTT bersama penasehat hukumnya berencana melaporkan para kepala sekolah tersebut  ke Polda NTT, Selasa 31 Januari 2017 besok.

Selain para kepsek, tim relawan yang terdiri dari kelompok Non Litigasi yang diketuai, Rudy Tokan dan Litigasi pimpinan John Richardo, juga akan melaporkan oknun pegawai pemerintah Kota Kupang yang diduga terlibat dalam kisruh penahanan dana PIP.

” Besok kami bersama orangtua siswa akan membuat laporan ke Polda NTT, karena sudah ada bukti penyimpangan. Totalnya ada 80 SD, 20 SMP dan 20 SMA/SMK yang kami laporkan besok,” tegas Ketua Jenggala Center NTT, John Richardo kepada sejumlah wartawan di Kupang, Senin (30/1/2017).

Menurut John, pihaknya didampingi kuasa hukum Roy Rening, SH, M.Hum, Kornelis Kopong Sarah,SH dan Eman Herdianto,SH. M.Hum membuat laporan polisi karena para kepsek dan oknum pemerintah Kota Kupang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Kornelis Kopong Sara, selaku juru bicara tim kuasa hukum, mengatakan, dana PIP tidak perlu diverifikasi lagi oleh pihak sekolah karena sudah diverifikasi oleh pihak kementerian melalui Surat Keputusan (SK).

” PIP itu sudah menjadi hak siswa karena nama siswa penerima bantuan sudah di verifikasi melalui SK oleh kementerian. Sehingga sekolah tidak perlu beralasan lagi. Kepala sekolah hanya mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan siswa tersebut benar berasal dari sekolah tersebut,” ujar Kopong Sarah.

Sementara Roy Rening, selaku ketua tim menambahkan, persoalan penahanan hak siswa ini merupakan persoalan nasional karena program PIP adalah program Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sehingga, jika ditahan berarti telah terjadi diskriminatif yang terstruktur oleh pemerintah Kota Kupang.

” Keputusan sudah final melalui SK dari kementerian sehingga tidak ada lagi verifikasi. Verifikasi bisa dilakukan untuk mencocokan nama siswa apakah siswa tersebut benar atau tidak. Kepentingan siswa jangan dipolitisasi,” tegas Roy.

Dia juga menghimbau agar Gubernur NTT, Frans Lebu Raya segera mengambil alih persoalan ini karena  jika tidak tidak akan menjadi momok di mata nasional. (mas)

Berikan Komentar Anda.