Home Nasional Barisan pembela Setya Novanto

Barisan pembela Setya Novanto

891
0
SHARE
Setya Novanto diperiksa KPK. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Terasntt.com – Peran Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam pusaran kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) semakin jelas. Novanto didakwa menerima fee sebesar 11 persen atau senilai Rp 574.200.000.000 untuk menggolkan proyek ini. Dalam sidang kedua megakorupsi e-KTP, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini mengaku beserta Andi Narogong bertemu dengan Setya Novanto di hotel Gran Melia, Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta dukungan Novanto selaku ketua Fraksi Golkar saat itu, dalam pembahasan anggaran untuk proyek KTP elektronik. Gayung bersambut, Novanto pun mendukung pembahasan anggaran tersebut.

Selain di hotel Gran Melia, Jakarta Pusat, Diah juga bertemu dengan Setya Novanto saat pelantikan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat upacara pelantikan tersebut, Diah mengaku diminta Setya Novanto untuk menyampaikan agar salah satu terdakwa kasus e-KTP Irman mengaku tidak mengenal ketum Golkar itu. Novanto meminta Irman berbohong jika diperiksa KPK.

“Setnov bicara ke saya “bu tolong sampaikan ke Pak Irman kalau ditanya bilang tidak kenal saya,” ujar Diah sambil menirukan perkataan Setnov, Kamis (16/3).

Novanto berulang kali membantah terlibat di pusaran kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun KPK juga menegaskan memiliki bukti keterlibatan Novanto. Karena itu nama Novanto masuk dalam dakwaan. KPK menyebut, memiliki dua alat bukti untuk menyimpulkan keterlibatan Novanto.

Meski peran Novanto dalam kasus ini semakin jelas, tapi barisan pendukungnya di jajaran petinggi Golkar siap membela di garda terdepan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham bersuara lantang bakal membela mati-matian Novanto atas laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Novanto dilaporkan MAKI atas dugaan kebohongan publik dalam kasus e-KTP.

“Pasti lah. Karena kita kan Ketum itu kan simbol partai makanya penjelasan itu kita yakini. Atas dasar itu apa pun langkah orang dan melakukan langkah-langkah pasti akan kita menghadapinya dengan baik tentunya bukan dengan berantem tentunya,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (17/3).

Partai meyakini Novanto tidak berbohong soal bantahan telah melakukan pertemuan khusus terkait pembahasan e-KTP. Termasuk pernyataan Novanto yang mengaku tidak mengenal dua terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP yakni Irman dan Sugiharto.

“Tentu gimana pun karena pak Ketua umum sudah berikan penjelasan secara utuh kita percaya ke Ketua Umum. Oleh karena itu fraksi bagaimana pun berdasarkan penjelasan itu kita akan tolak semuanya,” tegasnya.

Dia juga angkat bicara soal pengakuan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggarini. Idrus menyebut pengakuan Diah hanya sebatas kesaksian dan belum membuktikan fakta hukum keterlibatan Novanto.

“Itu yang saya katakan, itu kan baru tahap kesaksian dan itu kan prosesnya. Karena itu seluruhnya prosesnya kita percayakan ke proses peradilan. Bahwa proses itu akan berjalan baik dan didasarkan dengan fakta-fakta yang ada,” kata Idrus.

Pihaknya akan percayakan proses hukum e-KTP ke pengadilan. Idrus mengatakan, partainya tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah atas kasus yang menyeret nama Novanto dan sejumlah kadernya. Partai Golkar telah menugaskan Ketua Bidang Hukum dan HAM Rudi Alfonso untuk mengawal proses hukum kasus e-KTP. Tujuannya, agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kasus e-KTP demi kepentingan politik tertentu.

“Dan tentu kita harapkan supaya tidak ada satu pihak pihak siapapun yang memanfatkan momentum ini dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Itu kita harapan kita makanya kita serahkan ke proses pengadilan yang ada,” ucapnya.

Idrus Marham meyakini Setya Novanto tak terlibat korupsi proyek pengadaan e-KTP. “Sebagai simbol partai ya kita percaya kepada ketum (ketua umum) kami lah,” kata Idrus di kawasan DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta, Rabu (15/3).

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono meminta kader Partai Golkar agar tetap tenang dan menjalankan kerja partai seperti biasa. Kader partai diminta tak terpengaruh kasus hukum yang menyeret nama Ketua Umum Setya Novanto. Agung mengatakan posisinya sebagai dewan Pakar hanya memberikan masukan kepada DPP partai Golkar agar semakin kaya solusi. Agung yakin jika Setya Novanto mampu menjaga solidaritas kader partai. “Di bawah Setya Novanto saya yakin mampu memanage partai” jelas Agung usai rapat di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa, (14/3).

Agung juga percaya pada pernyataan Novanto bahwa tidak ada aliran dana yang masuk ke kantong partai. “Seperti yang disampaikan Ketum (Setya Novanto) tidak ada aliran dana ke partai,” tegas Agung.

Langkah memanggil Novanto, juga dinilai belum perlu dilakukan. Agung meminta agar jangan bereaksi secara membabi buta, karena benar atau tidaknya belum bisa dipastikan. Azas praduga tak bersalah akan digunakan partai untuk menyikapi kasus e-KTP.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin dengan tegas membela Novanto. Dia mengaku telah bertemu dengan Novanto. Dia percaya ketua umumnya tidak terlibat di pusaran korupsi mega proyek itu.

“Beberapa waktu lalu, beliau seperti pendapat yang sudah-sudah beliau merasa tidak terlibat dan tidak tahu-menahu. Mudah-mudahan tidak ada masalah sama beliau. Biar nanti semuanya terbuka dalam persidangan. Biar fakta persidangan, saya kira tidak perlu banyak statement banyak pihak dari penegak hukum,” ujar Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso juga sempat menemui Novanto membahas kasus korupsi e-KTP. Meski didera badai kasus dugaan korupsi e-KTP, Novanto menampilkan wajah cerah dibalut senyum lebar saat menyambut Priyo.

“Saya menangkap wajah Novanto tak ada kesedihan apapun. Senyum dan cerah. Tanda baik saya peluk, gitu saja. Tapi hati saya enggak tahu,” kata Priyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Internal partai Golkar bereaksi dengan tudingan menerima fee ‘pemulus’ perencanaan anggaran proyek e-KTP. Priyo menilai wajar jika seluruh elemen partai berupaya melakukan pembelaan terhadap Novanto dan kader-kader yang disebut dalam berkas dakwaan.

“Saya kira DPP juga merasakan terpanggil. Sama juga pak Ical mungkin juga akan lakukan hal yang sama. Saya pikir wajar dimana pimpinan organisasi mendapat masalah dan di beritakan semacam itu saya kira wajar,” tegasnya.

Dia juga akan berada di garda terdepan jika terjadi gonjang ganjing dalam tubuh partai terkait kasus ini. Muncul rumor, Novanto harus digantikan sementara agar fokus menghadapi proses hukum e-KTP. Priyo mengaku tidak setuju dengan usulan tersebut. Alasannya, Novanto masih berstatus sebagai saksi bukan tersangka.

“Saya tidak menyarankan sejauh itu. Karena terhandle dengan baik. Toh beliau hanya saksi. Sejauh ini tidak diperlukan opsi ketua harian naik, jauh dari itu. Saya kurang srek dengan ide itu,” tegasnya. [merdeka.com/noe]

Berikan Komentar Anda.