oleh

Banamtuan Cs, Siap Temui Komisi ASN

SOE, Terasnnt.com — Hingga saat ini pengaduan Hendrikus Banamtuan Cs ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum dibalas. Para mantan pejabat eselon 2 ini bertekad menemui dan menyanakan langsung ke komisi ASN di Jakarta.
“Kami sudah layangkan surat pengaduan ke Komisi ASN di Jakarta, tetapi sampai dengan saat ini belum ada tanggapan,” ujar Hendriku Banamtuan didampingi Octa Dida, Fried Nenobais, Bernadus Sae, Alex Tamonob, Alisama Boru di kantor Bupati TTS, Senin (17/8/2015).
Hedrik Banamtuan, mengatakan surat pengaduan dikirim sejak tanggal 30 Juli 2015, langsung ke alamat website sekre.kasn@gmail.com. Namun sampai dengan saat ini pihak Komisi ASN belum memberikan tanggapan apapun.
” Kami sedang tunggu apa tanggapan Komisi ASN atas pengaduan kami itu,” tegasnya.
Menurut dia, jika dalam waktu dekat belum ada tanggapan, maka Hendrikus Banamtuan bersama 7 rekannya yang dinonjobkan Bupati akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan pengaduan sekaligus menyerahkan bukti yang dimiliki sebagai dasar pengaduan.
Demikian juga, Octa Dida dan Bernadus Sae, mengatakan bahwa pengaduan mereka ke komisi ASN tidak memiliki maksud tertentu. Yang mereka lakukan adalah untuk mencari kebenaran dan kejujuran serta keadilan dalam proses seleksi jebatan tinggi pratama guna mengisi jabatan yang lowong.
“Yang kami lakukan ini yang semata-mata untuk mencaritahu kebenaran, kejujuran dan keadilan dalam proses seleksi tersebut. Tidak ada maksud lain,” tegas Dida dibenarkan Sae.
Menurut Banamtuan, seleksi pejabat tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas dan persyaratan jabatan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Selain itu lanjut dia, terdapat empat kategori yang dilarang dalam pelaksanaan kepegawaian yakni, Diskriminasi, Praktek perekrutan yang melanggar sistem merit, Upaya melakukan pembalasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilindungi serta Pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang berdasarkan prinsip-prinsip sistem Merit.
Permasalahan lain, lanjut dia adalah PNS yang sementara menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan berniat mengikuti seleksi terbuka dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong “ wajib mengundurkan diri” dari jabatannya terhitung sejak dinyatakan memenuhi syarat admnistrasi. Juga PNS yang pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan diberhentikan dari jabatannya karena menjalani masa persiapan pensiun ( MPP) tetapi diperpanjang batas usia pensiun berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan mengundurkan diri dari jabatannya untuk mengikuti proses pemilihan kepala Daerah, dapat mengikuti seleksi calon pimpinan tinggi pratama dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur pada ayat 2 ( dua) kecuali persyaratan pada ayat 2 selain itu, lanjut katanya pengumunan hasil seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi bidang tidak dilakukan oleh panitia seleksi ( pansel).
Dan setelah pelantikan diketahui 2 orang pejabat, Ir. Yupiter Pah dan Otniel Neonane dilantik tidak sesuai bidang yang dilamar.(Paul)

Komentar