oleh

Bahas Pajak Online, Pemkot Siap Gelar Rapat Bersama Pemilik Pemilik Hotel

KUPANG, terasntt.com – Pemeirntah Kota Kupang melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berencana menggelar rapat dengan seluruh pemilik hotel yang ada di Kota Kupang.
Rapat itu dilakukan sebagai tindaklanjut atas rencana Pemkot Kupang menerapkan system pembayaran pajak dan restaurant di Kota Kupang secara online.
Hal itu dikemukakan Pelaksana harian Kepala Dispenda Kota Kupang, Yohanes Hanli kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (28/9/2015).
Sesuai rencana kata Yohanes, rapat tersebut akan dilaksanakan awal Oktober mendatang. Agenda utama yang akan dibahas dalam rapat itu nantinya kata Yohanes,
Membahas soal rencana pemerintah memasang peralatan yang menunjang system pembayaran pajak hotel dan restaurant secara online.
Menurutnya, Pemkot telah menyiapkan peralatan system online (Teping Met) dan tinggal dipasang. Selama ini tambahnya, pemerintah baru sebatas uji coba peralatan itu.
“ Saat ini kami sudah memiliki dua peralatan yang mendukung system online dan di perubahan APBD telah diusulkan lima unit sehingga nantinya berjumlah tujuh unit. Dalam rapat nanti akan dibicarakan hotel dan restoran mana yang mau dipasang sistim ini,” katanya.
Lebih lanjut Yohanes merincikan, saat ini terdapat satu hotel bintang empat, empat hotel bintang tiga, lima hotel bintang lima, lima hotel bintang dua dan hotel melati berjumlah 66 .
Sementara restaurant sebutnya, hingga saat ini 41 restaurant di Kota Kupang sementara rumah makan yang terkategori restaurant cukup banyak.
”Dengan keterbatasan alat ini, kami akan lakukan pertemuan bersama untuk membicarakan hotel dan restoran mana yang akan dipasang alat ini. Kami sudah mengeluarkan undangan ke semua pemilik hotel dan restaurant,” katanya.Pernah diberitakan, pajak yang bersumber dari pengelolaan hotel dan restaurant di Kota Kupang diduga terjadi penyimpangan. Menghindari terjadinya kebocoran, Pemerintah Kota Kupang didorong agar menggunakan system online dalam pengelolaan pajak pada dua objek tersebut.
Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli kepada wartawan di gedung DPRD Kota Kupang, Jumat (25/9).
Wakil rakyat asal PDIP tersebut menduga, kebocoran itu terjadi lantaran ada permainan dari para pengelola kedua objek pajak tersebut.
“Sistim pelaporan pajak dari restaurant dan hotel banyak yang tidak sesuai. Kita ingin pajak yang mereka setorkan benar-benar riil sesuai pendapatan yang mereka terima,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Kota Kupang itu.
Menurutnya, selama ini besaran realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak perhotelan dan restaurant tak sebanding dengan jumlah objek pajak yang ada di Kota Kupang.
Ia mencurigai, wajib pajak tidak jujur dalam membayar pajak pengelolaan hotel dan restaurant.
“Sudah saatnya kita terapkan semuanya berbasis online. Saya harap segera diterapkan,”katanya.(rif)

Komentar