Home Politik Audiens Pospera – Araksi Bersama DPRD TTS, RSP Boking Jadi Sorotan

Audiens Pospera – Araksi Bersama DPRD TTS, RSP Boking Jadi Sorotan

269
0
SHARE

Pospera – Araksi audiens bersama DPRD TTS, Senin 13/1/2020 (foto erik sanu)

Soe, terasntt.com — Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) dan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) melakukan audiens dengan DPRD di ruang Banggar DPRD setempat, Senin (13/1/2020).

Dialog yang dipimpin wakil ketua DPRD Religius Usfunan ini dihadiri sejumlah pimpinan fraksi bersama anggota sementara dari pihak pemerintah diwakili Asisten I Semuel Fallo.

Beberapa hal yang disampaikan Afred Baun dan Yerim Yoss Fallo mewakili kedua Ormas tersebut antara lain Hutang pihak ketiga, dana Jampersal di RSUD Soe, insentif guru honor, hubungan bupati dan wakil bupati serta RSP Boking. Namun yang jadi perhatian dalam dialog tersebut adalah RSP Boking yang saat ini sedang dalam proses hukum.

Ketua komisi IV, Marthen Tualaka mengatakan, dari pengamatannya saat ini Polres TTS tengah jadi sorotan publik khususnya kabupaten TTS soal penyelesaian proses hukum kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking senilai Rp 17 miliar. Karena itu diharapkan polisi dapat menuntaskan proses penyidikan kasus itu secara transparan dan profesional.

“ RSP Boking lagi dalam proses hukum dan Polisi kini jadi sorotan bagaimana penyelesaian kasus itu. Kita dengar hasil audit dari ahli sudah ada dan Kerusakannya cukup berat,” tegasnya.

Sebelumnya komisi IV mendatangi RSP Boking dan di sana terlihat kerusakan fisik bangunan cukup berat.

“ Bagaimana bangunan besar seperti itu dibangun di atas tanah urukan, tiang tidak ada cakar ayamnya, tidak ada tembok penahan, bagaimana dengan konsultan pengawasan, dimana itu panitia sehingga bangunannya bisa seperti itu,” kata politisi Hanura ini.

Dikatakannya, dalam pembahasan APBD 2020 DPRD menolak alokasi anggaran untuk pembangunan tembok penahan bangunan karena proyek tersebut sedang dalam proses hukum.

Sementara itu Yupik Boimau mengatakan, proses hukum kasus itu harus berjalan transparan dalam tahap demi tahap di tangan polisi agar publik tahu perkembangan persoalan kasus tersebut karena itu DPRD perlu mengawal setiap proses dan tahapan dalam kasus itu.(sys)

Berikan Komentar Anda.