oleh

Aksi Damai Tolak Kriminalisasi, Forum Wartawan NTT : Potret Buram Kebebasan Pers

Kupang, teras-ntt.com – Forum Wartawan Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menggelar aksi demonstrasi menolak kriminalisasi terhadap pekerja pers, Jumat (1/4/2022). Aksi damai di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) NTT itu sebagai bentuk protes keras terhadap kriminalisasi pers yang diduga dilakukan Bupati Malaka, Simon Nahak kepada wartawan Sekunar.com Yohanes Germanus Seran alias YGS karena tidak sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Hal itu menjadi potret buram kebebasan pers di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Malaka.

Dalam orasinya, salah satu wartawan Frid Wawo menegaskan, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pekerja pers dilindungi oleh konstitusi negara, dengan UU Pers No. 40 tahun 1999.

Selain itu, kata Frid, diperkuat lagi dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dan Polri, terkait koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

“Tetapi sejumlah peristiwa yang terjadi di NTT, masih bertolak belakang dengan regulasi yang telah dijamin oleh negara, melalui UU No 40 Tahun 1999,”kata Frid.

Menurut Frid, peristiwa itu menunjukan bahwa jajaran kepolisian di NTT belum mematuhi seluruh aturan dan konstitusi, serta MoU antara Dewan Pers bersama Kapolri, karena masih menerima aduan atas karya jurnalistik tanpa menggunakan UU Pers.

“Karena rekan kami telah dipidana oleh Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak terkait produk Jurnalistik yang diterbitkan di media Sekunar. Dia (Bupati) memaksakan itu sebagai pidana murni. Bupati sangat mengerti terhadap hukum. Harusnya dia memberikan hak jawab terlebih dahulu ke media yang bersangkutan, sebelum mengambil langkah hukum selanjutnya. Bupati yang paham hukum dan mengerti secara kompehrensif harusnya melakukan hak jawab sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999. Karena karya yang dihasilkan merupakan murni produk jurnalistik,”tandasnya.

Sementara itu Jefri Taolin dalam orasinya menyampaikan bahwa pihaknya datang ke Mapolda NTT untuk menolak kriminalisasi pers yang dilakukan oleh Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak.

“Dalam proses penyelesaian sengketa pers Simon Nahak tidak menggunakan UU Pers sebagaimana telah diamanatkan oleh negara, bahwa seluruh penyelesaian sengketa pers harus melalui UU No 40 Tahun 1999 terkait kebebasan pers,” jelas Jefri.

Menurutnya, upaya yang dilakukan Bupati Simon merupakan salah satu bentuk untuk meredam kemerdekaan pers yang sudah dicetuskan setelah era reformasi.

“Jadi perilaku itu merupakan tipe pemimpin yang alergi dan tidak bisa menjaga marwah dari demokrasi itu sendiri. Kami minta bupati sampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para pekerja pers di NTT. Dan Kami minta Kabid Humas Polda NTT berikan sanksi tegas kepada Polres Malaka dan penyidik yang menangani kasus ini,” tandasnya.

Berikut tuntutan Forum Wartawan Nusa Tenggara Timur

Mendesak Polres Malaka menghentikan penyelidikan/penyidikan laporan Bupati Malaka, Simon Nahak terhadap wartawan media Sakunar.Com, Yohanes Germanus Seran atau YGS, karena tidak sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Mendesak Kapolda NTT mencopot Kapolres Malaka, karena dinilai diduga ada upaya mengkriminalisasi pers di Malaka.

Meminta aparat kepolisian di Indonesia, khususnya di NTT agar melaksanakan/menerapkan MoU antara Polri dan Dewan Pers terkait penanganan perkara delik Pers.

Hentikan upaya-upaya kriminalisasi pers di NTT, khususnya di Malaka. (ran)

Komentar