oleh

Agar Anak Tidak Terjerumus Hukum, Peran Orangtua Penting

KUPANG, Terasntt.com — Kepala Balai Kemasyarakatan (Kabapas) Kelas II Kupang ,Slamet Wiryono menegaskan, peran orang tua sangat penting dalam melakukan bimbingan terhadap anak , agar tidak muda terjurumus dalam masalah hukum. Kejahatan anak saat ini hampir sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa.
Demikian dikatakan ,Slamet Wiryono saat menyampaikan materi pada acara sosialisasi Undang-Undang (UU) RI Nomor:11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diselenggarakan di kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Selasa (11/8/2015).
Kegiatan tersebut menghadirkan para ketua RT, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta kelompok lainya.
Menurut Wiryono, penyebab terjadi seorang anak berhadapan dengan hukum dikarenakan warisan terdahulu, banyak anak yang setelah mengkonsumsi minum keras muda terpengaruh dengan yang negatif, misalnya menonton film porno hingga melakukan pencabulan, mengendari sepeda motor ugal – ugalan di jalan yang menyebabkan kecelakaan lalulintas.
” Untuk itu peran orangtua sangat penting. Anak yang berhadapan dengan hukum dan berada di Lapas, tentunya kami tetap melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan,” katanya.
Selain itu, lanjut Wiryono, Bapas juga melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
Semetara Kepala pusat studi dan advokasi HAM Universitas Nusa Cendana Kupang, Deddy .R .CH.Manafe dalam materinya terkait alur penanganan anak pelaku, korban dan sanksi pidana mengatakan, proses peradilan anak pelaku tindak pidana bisa sampai ke tangan polisi disebabkan si pelaku bisa saja menyerahkan diri atau si pelaku tertangkap tangan, sehingga bisa ditahan.
Namun dengan diberlakukan Undang – Undang baru, kata Manafe, anak yang berhadapan dengan hukum dalam kepengurusannya ditingkat kepolisian secara gratis .
”Anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum dalam kepengurusan ditingkat kepolisian tidak dikenakan biaya, hal ini sesuai dengan UU yang berlaku. Serta dalam penanganannya hanya diperbolehkan UPPA, selain itu tidak diperbolehkan,”katanya.
Manafe menambahkan, anak yang berhadapan dengan hukum dan dimasukan di Lapas. Setelah itu bebas dia bukan sebagai Napi dan tidak memilki hak penuh untuk memperoleh apa-apa ,namun anak tersebut masih mempunyai hak untuk melakukan sesuatau demi masa depannya,seperti surat kelakuan baik.
“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana,” katanya.
Sedangkan, Rumah Perempuan kupang selaku penyelenggara, Esther Mantaon, mengatakan kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan di 51 kelurahan yang ada di Kota Kupang.
“Kegiatan ini dengan tujuan mendorong para actor kunci agar terlibat dalam penangganan akan masalah anak yang berhadapan dengan hukum,” ujarnya
Dia menambahkan, kegiatan sudah dilakukan di 19 kelurahan, sehingga masih sisa 32 kelurahan yang diperkirakan akan dilaksanakan hingga bulan Oktober 2015.(K5)

Komentar